SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengukuhkan Buyung Wiromo Samudro sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jateng di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Selasa, 8 Juli 2025.

Buyung Wiromo Samudro sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur di BPKP Pusat. Buyung ditunjuk menggantikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi jateng sebelumnya, Tri Handoyo, yang memasuki masa pensiun pada Mei 2025.

Pada kesempatan itu, Gubernur menyampaikan, pihaknya berharap sinergi antara BPKP, Pemprov Jateng, dan instansi lain di wilayahnya bisa terus ditingkatkan. Sinergi ini dalam rangka melakukan fungsi pembinaan, pengawasan, dan operasional kegiatan pembangunan di wilayah Jateng. 

"Saya yakin dan percaya, Pak Buyung bisa segera kolaborasi dengan kita. Banyak hal yang akan kita kolaborasikan," ujarnya.

Ada beberapa hal yang akan dikolaborasikan terkait program-program prioritas Provinsi Jateng. Misalnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bersama BPKP akan melakukan fungsi pengawasan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, bahkan pemantauan program.

Selain itu, kolaborasi pengawasan juga akan dilakukan terkait dengan proyek strategis nasional (PSN) yang ada di Jateng, serta pengawasan bantuan keuangan (bankeu) untuk pemerintah desa, baik dana desa dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Gubernur mengatakan, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah provinsi untuk mendukung PSN. Diketahui, ada sejumlah PSN di Jateng, antara lain Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kawasan Industri Kendal (KIK), proyek giant sea wall, jalan tol, bendungan, dan sebagainya. 

"Kegiatan PSN jadi prioritas pertama," ujarnya.

Prioritas berikutnya adalah pengawasan pelaksanaan bankeu dan dana desa. Sebab, selama ini Pemprov Jateng telah mengucurkan bankeu kepada pemerintah desa yang jumlahnya tidak sedikit. Begitu pula, kucuran dana desa dari pemerintah pusat yang total mencapai triliunan rupiah. 

Oleh karena itu, pengawasan perencanaan dan pelaksanaan dana desa perlu dilakukan, agar tidak terjadi penyelewengan dan pemanfaatan dana pun dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Setyo Nugroho, mengatakan, tantangan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) saat ini tidak mudah, mulai dari peningkatan pendapatan, perencanaan pembangunan, dan lainnya.

Maka dari itu, BPKP berfokus pada tiga hal strategis. Pertama, pengawalan dan pengawasan barang jasa dan PAD. Kedua, efektivitas hasil dari kinerja pemerintah daerah dan desa. Ketiga, tata kelola terkait dengan manajemen risiko pembangunan.

"BPKP Jawa Tengah hadir juga untuk mengawal program-program prioritas Gubernur Jawa Tengah," katanya.

Ia menyampaikan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang baru siap berkolaborasi dengan Gubernur Jateng beserta jajaran serta instansi vertikal, termasuk dengan akademisi dan perguruan tinggi.

"Kita mengawal seluruh program prioritas yang memang created (dibuat) oleh Gubernur sendiri untuk memajukan Jawa Tengah yang tercinta, termasuk PSN yang ada di Jawa Tengah. Itu kami kawal, kami tidak sendirian, kami berkolaborasi dan bersinergi," ujarnya.