SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menindaklanjuti rekomendasi dari Panitia Khusus X DPRD Jateng terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jateng Tahun Anggaran 2023.

"Rekomendasi-rekomendasi (ini) akan menjadi catatan kita,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian, Semarang pada Rabu, 22 Mei 2024.

Salah satu rekomendasi DPRD yang harus segera ditindaklanjuti adalah penanganan kemiskinan ekstrem dengan melibatkan 35 pemerintah kabupaten/kota. 

"Fokus kemiskinan harus kita tingkatkan lagi, di penganggaran tahun 2024 juga sudah kita tingkatkan untuk penanganan kemiskinan, begitu juga peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucap Sekda.

Terkait hal tersebut, harapannya target penurunan kemiskinan yang belum tercapai pada tahun 2023 dapat diwujudkan di tahun 2024 ini.  

Pada kesempatan itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) X DPRD Jateng, Agung Budi Margono menyampaikan, rekomendasi DPRD Jateng atas LKPJ Gubernur Jateng tahun anggaran 2023 terbagi menjadi dua bagian, yakni rekomendasi umum dan rekomendasi urusan pemerintahan.

Rekomendasi umum antara lain, rekomendasi dokumen LKPJ, keuangan daerah, indikator kinerja utama, dan rekomendasi terhadap pembinaan kabupaten/kota. Sementara rekomendasi urusan pemerintahan meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya.