SEMARANG - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., mengatakan, saat ini intervensi serentak pencegahan stunting di Jateng sudah mencapai 65,95%. Pada akhir Juni 2024, angka ini ditargetkan bisa mencapai 90%. 

Intervensi serentak ini dilakukan melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, serta intervensi bagi seluruh ibu hamil, anak di bawah lima tahun (balita), dan calon pengantin secara berkelanjutan.

“Hasil pengukuran dan intervensi serentak (pencegahan stunting di Jateng), sudah (mencakup) sebanyak 1.428.700 balita, dari total 2.166.092 balita," ucap Pj Gubernur usai mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Tahun 2024 secara daring di kantornya pada Jumat, 21 Juni 2024.

Pj Gubernur mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dan berkolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jateng dalam upaya intervensi serentak pencegahan stunting.

“Kami, selama ini juga sudah membentuk tim kelompok kerja percepatan penanganan tengkes (stunting), langsung di bawah Sekda (Sekretaris Daerah) Jateng dan Kepala Dinas Kesehatan, serta diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait," ucapnya.

Hingga kini sudah ada tiga daerah di Jawa Tengah dengan hasil pengukuran intervensi stunting mencapai lebih dari 60%, yaitu Kabupaten Banyumas, Rembang, dan Kota Tegal. 

Pj Gubernur menegaskan, sisa waktu sampai akhir Juni ini akan digunakan untuk menggenjot percepatan program intervensi stunting. Upaya ini dilakukan oleh Pemprov Jateng dan BKKBN dibantu dengan TNI-Polri untuk mencapai target intervensi stunting dari pemerintah pusat.

Bahkan, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa), juga akan digerakkan untuk membantu kepala desa dalam melakukan langkah-langkah percepatan penanganan stunting. Selain itu, intervensi stunting juga akan dilakukan bersama dengan puskesmas dan posyandu di masing-masing kecamatan.

"Masih ada waktu, bagi kami untuk meningkatkan kembali pengukuran dan intervensi ini. Kami akan maksimalkan," tegas Pj Gubernur 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (menko PMK), Muhadjir Effendy meminta, semua kepala daerah mulai dari gubernur sampai bupati dan wali kota, untuk terus mendorong program intervensi serentak pencegahan stunting di masing-masing daerah. 

"Lakukan pemantauan di posyandu. Tinggal 9 hari lagi, maka kita harus tancap gas. Akhir juni atau memasuki Juli, harus sudah tuntas (pengukuran terkait intervensi stunting)," katanya saat memberikan arahan.

Menko PMK juga menekankan kepada seluruh posyandu untuk menggunakan alat ukur dan timbangan yang sesuai standar. Harapannya, antarposyandu bisa bergantian dan saling meminjamkan alat ukur dan timbangan standar yang dimiliki.

"Posyandu yang belum punya alat ukur standar, bisa bergiliran dengan posyandu yang sudah punya. Jangan pakai alat seadanya. Pengukuran tidak harus serempak. Jangan gunakan alat yang tidak standar," tegasnya.