Foto : Ebron (Humas Jateng)
Foto : Ebron (Humas Jateng)
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan dan memajukan ekonomi syariah, salah satunya dengan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
"Terkait dengan perekonomian dan keuangan syariah, terus kami tumbuh kembangkan. Saat ini alhamdulillah pertumbuhan ekonominya sangat baik, hampir semuanya (kabupaten/kota) menerapkan perekonomian keuangan syariah," tutur Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden RI di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Kota Semarang pada Rabu, 11 September 2024.
Sejumlah upaya yang ditempuh untuk mengembangkan ekonomi syariah, antara lain memperkuat rantai pasok halal dengan memfasilitasi sertifikasi produk halal serta mendirikan zona kuliner halal, aman, dan sehat (KHAS), yang saat ini sudah berdiri di Kota Surakarta, Semarang, Kabupaten Banyumas, dan Tegal.
Selain itu, Pemprov Jateng juga berupaya mengembangkan potensi pariwisata halal (ramah muslim) serta memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang difasilitasi dengan kegiatan Jateng Halal Vaganza.
"Beberapa (hal) yang sudah diterapkan adalah peningkatan UMKM, kemudian produk-produk halal, aman, dan sehat,” ucap Pj Gubernur.
Ia menambahkan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jateng juga memiliki peran besar dalam mengembangkan ekonomi syariah melalui pemanfaatan dana wakaf dan infak untuk pengembangan UMKM halal.
Harapannya, pengembangan ekonomi syariah mampu menjadi solusi guna menuntaskan persoalan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menjaga stabilitas inflasi.
Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin mengemukakan, di tengah ketidakpastian ekonomi global, ekonomi dan keuangan syariah terbukti tetap tumbuh dan mendukung ketahanan ekonomi nasional.
Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy Report, ekonomi syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, Indonesia berada di peringkat 3 besar dunia, setelah Malaysia dan Arab Saudi. Posisi tersebut naik satu tingkat dari peringkat di tahun sebelumnya.
Capaian ini menunjukkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, berkontribusi pada perekonomian nasional, berpotensi besar di pasar global, serta mampu menjadi arus baru dalam perekonomian Indonesia.
"Ke depan, ekonomi dan keuangan syariah harus mampu bertransformasi (menjadi) lebih baik, agar (bisa) mengakselerasi kesejahteraan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan," ucap Wapres.
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan dan memajukan ekonomi syariah, salah satunya dengan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
"Terkait dengan perekonomian dan keuangan syariah, terus kami tumbuh kembangkan. Saat ini alhamdulillah pertumbuhan ekonominya sangat baik, hampir semuanya (kabupaten/kota) menerapkan perekonomian keuangan syariah," tutur Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden RI di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Kota Semarang pada Rabu, 11 September 2024.
Sejumlah upaya yang ditempuh untuk mengembangkan ekonomi syariah, antara lain memperkuat rantai pasok halal dengan memfasilitasi sertifikasi produk halal serta mendirikan zona kuliner halal, aman, dan sehat (KHAS), yang saat ini sudah berdiri di Kota Surakarta, Semarang, Kabupaten Banyumas, dan Tegal.
Selain itu, Pemprov Jateng juga berupaya mengembangkan potensi pariwisata halal (ramah muslim) serta memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang difasilitasi dengan kegiatan Jateng Halal Vaganza.
"Beberapa (hal) yang sudah diterapkan adalah peningkatan UMKM, kemudian produk-produk halal, aman, dan sehat,” ucap Pj Gubernur.
Ia menambahkan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jateng juga memiliki peran besar dalam mengembangkan ekonomi syariah melalui pemanfaatan dana wakaf dan infak untuk pengembangan UMKM halal.
Harapannya, pengembangan ekonomi syariah mampu menjadi solusi guna menuntaskan persoalan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menjaga stabilitas inflasi.
Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin mengemukakan, di tengah ketidakpastian ekonomi global, ekonomi dan keuangan syariah terbukti tetap tumbuh dan mendukung ketahanan ekonomi nasional.
Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy Report, ekonomi syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, Indonesia berada di peringkat 3 besar dunia, setelah Malaysia dan Arab Saudi. Posisi tersebut naik satu tingkat dari peringkat di tahun sebelumnya.
Capaian ini menunjukkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, berkontribusi pada perekonomian nasional, berpotensi besar di pasar global, serta mampu menjadi arus baru dalam perekonomian Indonesia.
"Ke depan, ekonomi dan keuangan syariah harus mampu bertransformasi (menjadi) lebih baik, agar (bisa) mengakselerasi kesejahteraan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan," ucap Wapres.
Berita Terbaru