SEMARANG – Salah satu terobosan dalam 100 hari kerja Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, yang disambut antusias oleh masyarakat adalah program kemitraan dengan SMA dan SMK swasta di Jateng. 

Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka lebar akses pendidikan gratis bagi siswa miskin di wilayahnya. Setidaknya ada 139 sekolah swasta yang bermitra untuk menambah daya tampung peserta didik melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ratusan sekolah itu, terdiri dari 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta di seluruh Jateng. 

Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah, serta menjadi salah satu upaya untuk menekan angka putus sekolah di Jateng. 

Dengan adanya program ini, siswa kurang mampu bisa bersekolah di sekolah swasta yang telah bermitra. Tak pelak, program sekolah kemitraan ini disambut positif oleh sejumlah sekolah swasta dan stakeholder terkait.  

Kepala SMK Widya Manggala Purbalingga, Darimun, menyampaikan, sekolahnya digandeng untuk menyelenggarakan program sekolah kemitraan. Ia mengungkapkan, pihaknya mendukung penuh upaya Pemprov Jateng dalam membuka layanan pendidikan seluas-luasnya bagi anak-anak di Jateng. 

Ia mengaku sudah mulai bergerak untuk menyosialisasikan program ini, ke sejumlah desa yang lokasinya berdekatan dengan sekolahnya. 

“Kami sudah bergerak, berkomunikasi dengan perangkat desa, dan kami akan turun langsung ke desa-desa untuk menyosialisasikan program ini,” tuturnya saat dihubungi via telepon pada Rabu, 28 Mei 2025.

Setidaknya ada 6 desa yang didatangi, yakni Desa Babagan, Desa Selabaya, Desa Kalimanah Wetan, Desa Kalimanah Kulon, Desa Kelapa Sawit, dan Desa Kalikabong. 

Darimun membeberkan, pihak pemerintah desa pun menyambut baik program sekolah kemitraan. Program ini dinilai sangat membantu anak-anak putus sekolah dan tidak mampu, untuk melanjutkan pendidikan. 

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto, mengatakan, langkah yang diambil Pemprov Jateng selaras dengan pemerintah pusat yang sedang menyiapkan program Sekolah Rakyat. 

“Hari ini Pemprov Jateng sudah mulai dulu. Ini bisa menjadi percontohan. Nanti tinggal kita atur secara fiskal dan lain sebagainya," katanya.

Ia juga berharap, setiap tahun akan ada penambahan daya tampung melalui program sekolah kemitraan tersebut, sehingga seluruh anak di Jawa Tengah bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan setara. Tentunya dengan melibatkan lebih banyak sekolah swasta untuk mendukung dan menyukseskan program tersebut.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan, program kemitraan menjadi satu-satunya program dan pertama kali dilakukan di Indonesia. Daya tampung program sekolah kemitraan mencapai 5.040 murid pada tahun 2025.

"Masing-masing sekolah yang bermitra tadi, (melakukan penandatanganan nota kesepakatan) MoU dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Masing-masing sekolah itu, (menyediakan kuota) satu rombongan belajar atau sekitar 36 siswa," katanya.

Program sekolah kemitraan juga bertujuan untuk menekan angka anak tidak sekolah (ATS) di wilayahnya. Sebab, tercatat jumlah ATS untuk jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/SLB) masih ribuan. 

Selain sekolah kemitraan, upaya lain untuk menggerus ATS yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jateng adalah mengalokasikan kuota ATS sebesar 3% pada jalur afirmasi untuk jenjang SMA/SMK Negeri pada SPMB 2025; memfasilitasi layanan pendidikan gratis sampai lulus pada 3 SMK Boarding Jateng (Pati/Purbalingga/Kota Semarang) dan 15 SMK Semi Boarding; serta beasiswa siswa miskin. 

Saat ditemui beberapa hari lalu, Gubernur menyampaikan, pendidikan merupakan investasi berharga di masa depan. Maka dari itu, pihaknya berupaya keras agar anak usia sekolah di Jateng harus mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan. 

Hal itu diwujudkan dengan adanya program Sekolah Kemitraan, yang memfasilitasi siswa kurang mampu untuk bersekolah di satuan pendidikan/sekolah swasta yang telah bermitra. Diketahui, Pemprov Jateng telah mengalokasikan anggaran dana sebesar Rp2 juta untuk tiap siswa per tahunnya.

"(Sekolah kemitraan) ini gratis bagi siswa miskin di sekolah swasta yang ditunjuk. Pemprov Jateng telah mengalokasikan (dana) Rp2 juta per siswa," ucapnya.

Meskipun gratis, Pemprov Jateng tak asal-asalan menunjuk sekolah dalam program ini. SMA/SMK swasta yang bermitra harus terakreditasi minimal B, memiliki ketercukupan sarana dan prasarana pembelajaran. Selanjutnya, memenuhi rasio ketercukupan guru dan tenaga kependidikan, serta memiliki kesanggupan untuk tidak melakukan pungutan biaya pendidikan bagi murid peserta program kemitraan.

"Ini yang pertama di Indonesia sekaligus menunaikan janji politik kami (Gubernur dan Wagub). Memberikan akses pendidikan bagi siswa miskin," tegasnya.

Gebrakan lain di bidang pendidikan dalam 100 hari kerja Gubernur-Wagub adalah menyediakan SMA Negeri Keberbakatan Olahraga (SMANKO) Jateng, yang berlokasi di Kawasan Olahraga Jatidiri, Kota Semarang.

SMANKO Jateng merupakan sekolah khusus atlet yang terintegrasi dengan pendidikan formal. Siswa yang diterima merupakan atlet-atlet berprestasi olahraga dan diterima di Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLOP) Jateng. 

Nantinya, atlet potensial yang masuk ke SMANKO, tidak hanya digembleng dari sisi prestasi olahraga, tetapi juga mendapatkan pendidikan formal.

"Ini kita lakukan dengan anggaran APBD dan APBN,” tutur Gubernur.

SMANKO Jateng akan menjadi andalan Provinsi Jawa Tengah dalam mencetak atlet berprestasi. Sekolah ini bertujuan untuk menunjang peningkatan prestasi olahraga, baik di tingkat nasional maupun internasional.