SEMARANG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengimbau para aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat publik untuk terus menjaga integritas dan kinerja. 

Hal itu disampaikannya saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Kota Semarang pada Selasa, 1 Juli 2025.

Menurutnya, menjadi pemimpin tidak hanya soal jabatan, tetapi tanggung jawab moral untuk menjadi teladan.

“Pemimpin itu harus bisa menjadi contoh (ing ngarso sung tuladha), menggerakkan di tengah (ing madya mangun karso), dan mendorong dari belakang (tut wuri handayani). Harapan kami, pelatihan ini mampu mencetak pemimpin yang berintegritas dan berkinerja baik,” ujarnya.

Sekda juga menekankan pentingnya inovasi yang nyata, bukan sekadar wacana. 

“Semua lini butuh inovasi. Di pelatihan ini ada rencana aksi perubahan. Itu sebetulnya bentuk inovasi. Pemimpin harus mampu bekerja lebih cepat, lebih baik, dan akseleratif,” tegasnya.

Penyelenggaraan PKN Tingkat II ini diharapkan menjadi momentum transformasi kepemimpinan ASN lintas daerah, untuk membentuk birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berdampak nyata di wilayah tugasnya masing-masing.

Sebagai informasi, sebanyak 52 ASN dari berbagai instansi di provinsi dan daerah mengikuti pelatihan yang akan berlangsung hingga 31 Oktober 2025. Rinciannya, sebanyak 25 peserta berasal dari Jateng, antara lain Banjarnegara, Banyumas, Boyolali, Cilacap, Jepara, Pemalang, Purbalingga, Sukoharjo, Tegal, Magelang, dan Kota Semarang, termasuk 2 orang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dari provinsi. Selanjutnya, ada 25 peserta dari luar Jateng, di antaranya dari Kalimantan Utara, Maluku Barat Daya, Dompu, Kota Baru, dan lain-lain.

Pada kesempatan itu, Kepala BPSDMD Provinsi Jateng, Uswatun Khasanah, menyampaikan, pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta dalam memenuhi standar kompetensi manajerial JPT Pratama. 

“Harapannya, peserta mampu merumuskan kebijakan yang solutif, menyelaraskan kinerja unit dengan arah organisasi, dan membangun kapabilitas yang berdampak,” jelasnya.

Pelatihan ini diselenggarakan sesuai dengan regulasi nasional dan daerah, termasuk Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), UU Pemerintah Daerah (Pemda), serta Peraturan dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Terselenggaranya PKN ini didukung dengan anggaran dari APBD Provinsi Jateng Tahun 2025 dan biaya dari masing-masing instansi pengirim.

Sementara itu, Deputi Transformasi Pembelajaran ASN LAN RI, Erna Irawati, mengatakan, tantangan sektor publik saat ini menuntut aparatur negara semakin visioner dan mampu mengeksekusi ide.

“Transformasi harus dijalankan, agar kehadiran ASN tetap relevan di mata publik. Tak cukup sekadar membuat ide, pemimpin juga harus mampu mengeksekusi dengan baik,” katanya.

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Budi Santosa, menekankan pentingnya peran ASN dalam membantu kepala daerah mewujudkan pemerintahan yang rasional, realistis, dan berjalan stabil.

“Trilogi pembangunan—pemerataan, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi—harus jadi fondasi berpikir. Stabilitas yang terganggu akan menghambat penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.

Salah satu peserta asal Kalimantan Utara, Andi Amriani, menyampaikan kesiapannya dalam mengimplementasikan materi yang diterima selama pelatihan.

“Kami berharap, materi yang didapat bisa kami terapkan di daerah, dan memberikan dampak positif bagi pelayanan publik di Kalimantan Utara maupun Indonesia secara umum,” ujarnya.

Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rohadi, yang turut hadir mewakili Sekda Kaltara, menyampaikan apresiasi atas kerja sama dengan BPSDMD Jateng.

“Kami bersyukur, dua peserta kami bisa mengikuti pelatihan di sini. Kalimantan Utara masih tergolong provinsi baru, dan kami terus mendorong peningkatan kapasitas, termasuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam reformasi birokrasi dan akselerasi pembangunan,” katanya.