SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menjamin tidak ada kenaikan tunjangan perumahan bagi anggota DPRD di Jawa Tengah. Hingga kini, proses appraisal atau penaksiran nilai tunjangan juga masih dilakukan.  

"Tidak ada kenaikan. Ini masih dirapatkan, masih dilakukan appraisal, bahwa di DPRD, kita jamin tidak ada kenaikan terkait dengan tunjangan perumahan," ucapnya di sela kunjungan kerja di Kabupaten Semarang pada Rabu, 17 September 2025.

Ia menjelaskan, seluruh bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD kabupaten/kota sudah melakukan rapat pada Kamis, 11 September 2025. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa akan dilakukan penaksiran nilai dan evaluasi terkait tunjangan DPRD.

Sebelumnya, Gubernur juga sudah mengimbau kepada bupati dan wali kota untuk melakukan rapat dengan DPRD kabupaten/kotanya, untuk meninjau besaran tunjangan yang disesuaikan dengan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing, termasuk penghapusan tunjangan kunjungan ke luar negeri.

"Besaran tunjangan itu, kita kasih waktu satu minggu untuk para bupati dan wali kota melakukan rapat dengan DPRD-nya masing-masing, disesuaikan dengan kemampuan wilayahnya. Intinya itu," katanya beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, mengatakan bahwa setiap daerah akan melakukan apprasial untuk menentukan besaran tunjangan DPRD, termasuk tunjangan perumahan. Penilaian ini dilakukan dalam waktu sepekan, setelah diadakannya rapat koordinasi bersama Gubernur Jateng. 

"Nanti setelah satu minggu, akan kita lihat berdasarkan apprasialnya, karena itu ada di daerah, termasuk DPRD Jawa Tengah. Nanti kita ambil yang lebih bisa diterima," katanya.