Foto : Ebron (Humas Jateng)
Foto : Ebron (Humas Jateng)
PATI – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan air bersih di Desa Triguno, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati.
Tak hanya mengirim bantuan air bersih, Pemprov Jateng akan menggandeng Universitas Diponegoro (Undip) untuk mengolah air payau menjadi air layak konsumsi melalui program desalinasi.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan, persoalan yang dihadapi warga Triguno tidak hanya sekedar kekeringan saat musim kemarau. Air tanah di wilayah tersebut juga cenderung payau, sehingga warga kesulitan mendapatkan air yang aman untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk memasak dan minum.
“Ternyata di desa ini airnya payau, sehingga yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya air bersih untuk minum ya,” ucapnya saat menyalurkan bantuan air bersih bersama Ketua Tim Penggerak PKK Jateng, Nawal Arafah Yasin, di Desa Triguno, Pati pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Guna memenuhi kebutuhan air bersih para warga, sebanyak 10 truk air bersih disalurkan ke Desa Triguno. Akan tetapi, bantuan tersebut tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya solusi.
Wagub mengatakan, Pemprov Jateng akan melanjutkan program desalinasi bersama Undip di desa tersebut. Melalui teknologi itu, air payau diolah menjadi air tawar, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat.
“Kita nanti akan kerja sama melanjutkan program Pemprov, yaitu desalinasi dengan Undip. Kita bikin di desa ini supaya air payau itu nanti bisa diubah menjadi air minum,” ujarnya.
Selain persoalan air bersih, Wagub juga menyoroti potensi Bendungan Triguno yang memiliki debit sekitar 35.000 m³ air agar bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan air di wilayah sekitar.
Namun, Wagub menilai bahwa sejumlah saluran membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan agar air dari bendungan dapat mengalir lebih optimal ke daerah sekitar.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan, berdasarkan data terakhir, sekitar 60 desa di wilayahnya terdampak kekeringan.
"Kami terus berupaya untuk (melakukan) pengiriman air bersih dari CSR, BTT (Belanja Tidak Terduga) (juga) sudah kami siapkan," katanya.
Ia menyebut, keterbatasan armada tangki juga menjadi persoalan tersendiri. Guna mengatasinya, Pemerintah Kabupaten Pati berkoordinasi dengan pengusaha truk tangki serta pemerintah kabupaten lain yang memiliki armada untuk membantu distribusi air.
Pemkab Pati juga menyiapkan perluasan jaringan PDAM untuk menjangkau wilayah yang selama ini terdampak kekeringan. Saat ini, PDAM Pati memiliki sekitar 47.000 pelanggan.
"Kami akan bangun jaringan supaya jaringan PDAM ini bisa mengalir ke daerah-daerah terdampak kekeringan," tegasnya.
Bagi warga Triguno, persoalan air bersih bukan hal baru. Suparmi, warga setempat, mengatakan bahwa kekeringan hampir selalu terjadi setiap musim kemarau.
"Tiap tahun, kalau musim kemarau pokoknya kekeringan," ujarnya.
Sementara itu, warga lainnya, Sukawi, mengatakan bahwa persoalan kekeringan di desanya sudah berlangsung sekitar lima bulan, sejak awal Mei. Setiap musim kemarau, warga harus mengandalkan bantuan distribusi air bersih, karena sumber air yang tersedia di sekitar permukiman tidak mampu memenuhi kebutuhan warga.
Menurutnya, bantuan air dari pemerintah menjadi kebutuhan rutin setiap kemarau. Ia menyebut, biasanya ada sekitar 40 tangki air yang dikirim untuk memenuhi kebutuhan warga. Jika bantuan tersebut tidak datang, masyarakat akan kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kalau musim kemarau di sini biasanya jatah dari kabupaten itu ada 40 tangki. Itu wajib kayaknya, kalau enggak ada bantuan (ya) susah (di) sini,” ujarnya.
Sukawi menuturkan, warga tidak memiliki banyak sumber air. Embung yang berada di sekitar desa hanya menjadi tempat penampungan air. Ketika embung mengering, warga tentunya akan semakin kesulitan mendapatkan air.
Sementara untuk sumur, persoalannya bukan sekadar kedalaman. Air tanah di wilayah tersebut cenderung asin, sehingga penggunaannya cukup terbatas. Air sumur masih bisa digunakan untuk mandi, tetapi tidak ideal untuk kebutuhan konsumsi.
“Sumur di sini keluarnya (air) asin. Kalau ada, sumur ya, jadi susah memang. Kalau untuk mandi boleh-boleh saja, bisa-bisa saja,” katanya.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, selama periode 5 Juni-28 September 2026, total 75.463.000 liter air bersih telah terdistribusi ke 33 Kabupaten/Kota terdampak kekeringan di Jateng. Total penerima manfaat air bersih sebanyak 1.557.333 KK atau 2.341.548 jiwa yang tersebar di 255 Kecamatan dan 784 Desa/Kelurahan.
PATI – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan air bersih di Desa Triguno, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati.
Tak hanya mengirim bantuan air bersih, Pemprov Jateng akan menggandeng Universitas Diponegoro (Undip) untuk mengolah air payau menjadi air layak konsumsi melalui program desalinasi.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan, persoalan yang dihadapi warga Triguno tidak hanya sekedar kekeringan saat musim kemarau. Air tanah di wilayah tersebut juga cenderung payau, sehingga warga kesulitan mendapatkan air yang aman untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk memasak dan minum.
“Ternyata di desa ini airnya payau, sehingga yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya air bersih untuk minum ya,” ucapnya saat menyalurkan bantuan air bersih bersama Ketua Tim Penggerak PKK Jateng, Nawal Arafah Yasin, di Desa Triguno, Pati pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Guna memenuhi kebutuhan air bersih para warga, sebanyak 10 truk air bersih disalurkan ke Desa Triguno. Akan tetapi, bantuan tersebut tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya solusi.
Wagub mengatakan, Pemprov Jateng akan melanjutkan program desalinasi bersama Undip di desa tersebut. Melalui teknologi itu, air payau diolah menjadi air tawar, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat.
“Kita nanti akan kerja sama melanjutkan program Pemprov, yaitu desalinasi dengan Undip. Kita bikin di desa ini supaya air payau itu nanti bisa diubah menjadi air minum,” ujarnya.
Selain persoalan air bersih, Wagub juga menyoroti potensi Bendungan Triguno yang memiliki debit sekitar 35.000 m³ air agar bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan air di wilayah sekitar.
Namun, Wagub menilai bahwa sejumlah saluran membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan agar air dari bendungan dapat mengalir lebih optimal ke daerah sekitar.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan, berdasarkan data terakhir, sekitar 60 desa di wilayahnya terdampak kekeringan.
"Kami terus berupaya untuk (melakukan) pengiriman air bersih dari CSR, BTT (Belanja Tidak Terduga) (juga) sudah kami siapkan," katanya.
Ia menyebut, keterbatasan armada tangki juga menjadi persoalan tersendiri. Guna mengatasinya, Pemerintah Kabupaten Pati berkoordinasi dengan pengusaha truk tangki serta pemerintah kabupaten lain yang memiliki armada untuk membantu distribusi air.
Pemkab Pati juga menyiapkan perluasan jaringan PDAM untuk menjangkau wilayah yang selama ini terdampak kekeringan. Saat ini, PDAM Pati memiliki sekitar 47.000 pelanggan.
"Kami akan bangun jaringan supaya jaringan PDAM ini bisa mengalir ke daerah-daerah terdampak kekeringan," tegasnya.
Bagi warga Triguno, persoalan air bersih bukan hal baru. Suparmi, warga setempat, mengatakan bahwa kekeringan hampir selalu terjadi setiap musim kemarau.
"Tiap tahun, kalau musim kemarau pokoknya kekeringan," ujarnya.
Sementara itu, warga lainnya, Sukawi, mengatakan bahwa persoalan kekeringan di desanya sudah berlangsung sekitar lima bulan, sejak awal Mei. Setiap musim kemarau, warga harus mengandalkan bantuan distribusi air bersih, karena sumber air yang tersedia di sekitar permukiman tidak mampu memenuhi kebutuhan warga.
Menurutnya, bantuan air dari pemerintah menjadi kebutuhan rutin setiap kemarau. Ia menyebut, biasanya ada sekitar 40 tangki air yang dikirim untuk memenuhi kebutuhan warga. Jika bantuan tersebut tidak datang, masyarakat akan kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kalau musim kemarau di sini biasanya jatah dari kabupaten itu ada 40 tangki. Itu wajib kayaknya, kalau enggak ada bantuan (ya) susah (di) sini,” ujarnya.
Sukawi menuturkan, warga tidak memiliki banyak sumber air. Embung yang berada di sekitar desa hanya menjadi tempat penampungan air. Ketika embung mengering, warga tentunya akan semakin kesulitan mendapatkan air.
Sementara untuk sumur, persoalannya bukan sekadar kedalaman. Air tanah di wilayah tersebut cenderung asin, sehingga penggunaannya cukup terbatas. Air sumur masih bisa digunakan untuk mandi, tetapi tidak ideal untuk kebutuhan konsumsi.
“Sumur di sini keluarnya (air) asin. Kalau ada, sumur ya, jadi susah memang. Kalau untuk mandi boleh-boleh saja, bisa-bisa saja,” katanya.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, selama periode 5 Juni-28 September 2026, total 75.463.000 liter air bersih telah terdistribusi ke 33 Kabupaten/Kota terdampak kekeringan di Jateng. Total penerima manfaat air bersih sebanyak 1.557.333 KK atau 2.341.548 jiwa yang tersebar di 255 Kecamatan dan 784 Desa/Kelurahan.
Berita Terbaru