SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen akan mengatasi backlog atau kebutuhan rumah sebanyak 1.332.968 unit dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat menerima Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di Hotel Tentrem, Kota Semarang Pada Rabu, 10 Desember 2025. Pembahasan dalam pertemun ini berfokus pada isu hunian dan ketahanan pangan.

Wagub mengatakan, kebutuhan sebanyak 1.332.968 unit rumah ini angkanya terus mengalami penurunan. Sebab, sudah ada sebanyak 161.340 unit rumah yang telah dibangun di Jateng pada tahun 2025. Dengan begitu, sisa backlog rumah di provinsi ini masih sebanyak 1.171.628 unit.

"Penyelesaian angka backlog perumahan ini akan dilaksanakan dengan pembagian peran penyelesaian, antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, pengembang, NGO (non-governmental organization/organisasi nonpemerintah), CSR (corporate social responsibility/tanggung jawab sosial perusahan), dan swadaya,” ucapnya.  

Guna memastikan akurasi data backlog, Pemerintah Provinsi Jateng telah melakukan berbagai upaya, di antaranya meningkatkan koordinasi secara intens dengan kabupaten/kota sampai ke tingkat desa/kelurahan, dalam melaksanaan verifikasi dan validasi data kebutuhan perumahan. 

Selain itu, memanfaatkan aplikasi Simperum atau Sistem Informasi Manajemen Perumahan dalam pengolahan data backlog perumahan di Jawa Tengah. Aplikasi ini terintegrasi dengan data di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta data-data di kabupaten/kota. 

Tak hanya itu, Pemprov Jateng juga menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Tujuannya untuk melakukan verifikasi faktual terhadap data-data backlog perumahan sampai ke level desa.

Berbagai upaya untuk mencari, mencanangkan, dan mengoptimalkan collaboration funding atau pendanaan kolaboratif untuk melaksanakan program-program perumahan di Jawa Tengah pun terus dilakukan.

Dalam kesempatan itu, Wagub juga memaparkan perkembangan ketahanan pangan di wilayahnya. Harapannya, kehadiran Komisi VI DPR RI dapat memberikan dukungan dan fasilitasi kepada Pemprov Jateng, sehingga program yang dijalankan, tidak hanya menjadi upaya yang dilakukan Jateng, tetapi juga menjadi gerakan pembangunan bersama, yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Reses Komisi VI DPR RI dihadiri pimpinan Danantara bersama sejumlah BUMN, seperti Semen Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Pada pertemuan itu, pihak-pihak yang hadir menyatakan komitmennya untuk mendukung ketahanan pangan di Jawa Tengah melalui program penanaman singkong, kelapa untuk gula semut, serta pengembangan ternak ayam.

Terkait percepatan penyelesaian dan pemenuhan backlog, Semen Indonesia Holding juga menawarkan inovasi bata interlock, berupa material konstruksi modern yang saling mengunci seperti balok lego yang dapat mempercepat pembangunan, menghemat biaya, ramah lingkungan, kokoh, dan tahan gempa.