KARANGANYAR – Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyatakan, pembangunan di wilayahnya butuh kesinambungan antara para penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dengan kabupaten/kota. 

Hal itu disampaikannya dalam acara Forum Berlian Sinergi dan Kolaborasi DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jateng di Kabupaten Karanganyar pada Senin, 22 Desember 2025.

Gubernur menyampaikan, kegiatan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan DPRD untuk bersama-sama membangun Jawa Tengah. 

Menurutnya, program pembangunan tidak boleh terputus, harus berjalan berjenjang, serta saling terhubung dari pusat hingga daerah. Maka dari itu, kegiatan ini diselenggarakan untuk mewujudkan hal tersebut.

“Kesinambungan pembangunan harus berlanjut. Bagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kita jabarkan sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan desa,” ucap Gubernur.

Pada kesempatan itu, ia meminta kepala daerah untuk membangun kemitraan dengan DPRD di masing-masing wilayah guna memastikan kebijakan pembangunan berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Mitra kita adalah DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Artinya kolaborasi harus kita munculkan, sehingga pemerintahan kolaboratif (collaborative government) itu hadir,” kata Gubernur.

Ia juga menyoroti posisi politik DPRD yang memiliki jejaring hingga ke tingkat pusat melalui fraksi-fraksi partai politik. Menurutnya, jejaring ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan daerah.

Gubernur juga mendorong DPRD kabupaten/kota untuk memperkuat konsolidasi dengan kepala daerah di wilayahnya masing-masing guna mempercepat pembangunan.

“Lewat forum ini, DPRD kita dorong untuk menarik pejabat-pejabat di pusat agar bisa ikut membangun Jawa Tengah. Segera rapatkan barisan dengan bupati dan wali kotanya,” tegasnya.

Gubernur juga menekankan, kolaborasi politik di Jateng harus dibangun dengan nilai-nilai kearifan lokal yang mampu menjunjung tinggi kebersamaan.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menegaskan, lembaga legislatif di daerah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat.

“DPRD memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan pembangunan di wilayah Jawa Tengah agar memberikan dampak nyata, termasuk bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap, forum ini bisa menjadi penguat konsolidasi antara lembaga eksekutif dan legislatif di Jateng, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.