Foto : Bintoro (Humas Jateng)
Foto : Bintoro (Humas Jateng)
SEMARANG - Tahun ajaran baru selalu menyisakan tanya yang sama. Siapa yang tertampung dan siapa yang harus mencari jalan lain. Di balik angka daya tampung dan tabel hasil seleksi, ada kegelisahan dan kekhawatiran orang tua, serta harapan anak-anak yang ingin terus belajar.
Di Jawa Tengah, persoalan itu tidak hanya dibaca sebagai urusan angka daya tampung, tetapi menjadi persoalan yang menentukan keberlanjutan masa depan. Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, melihatnya sebagai tanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan tidak tertutup hanya karena keterbatasan ekonomi.
Tak tinggal diam, upaya memperluas akses pendidikan menjadi prioritas utama. Pemerintah Provinsi Jateng menggulirkan program Sekolah Kemitraan, yang membuka akses pendidikan ke sekolah swasta bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mereka tak perlu khawatir karena fasilitas ini didapatkan gratis atau tanpa biaya.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Negara harus hadir memastikan anak-anak tetap bersekolah. Ini gratis bagi siswa miskin di sekolah swasta yang ditunjuk,” ucap Gubernur.
Skema sederhana ini jelas berdampak luas. Pemprov Jateng bekerja sama dengan SMA/SMK swasta, berupaya memfasilitasi siswa-siswi dari keluarga miskin untuk mengeyam pendidikan di sekolah tersebut. Seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah daerah. Bahkan, sekolah mitra dilarang menarik pungutan tambahan ke peserta didik.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan, kebijakan itu lahir dari realitas di lapangan dan arahan langsung dari Gubernur Jateng untuk mempercepat pemerataan layanan pendidikan. Apalagi, daya tampung SMA/SMK negeri belum mampu mengimbangi jumlah lulusan SMP yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun.
“Daripada anak-anak tidak tertampung, kami memperluas kapasitas dengan menggandeng sekolah swasta,” ucapnya.
Pada tahun ajaran 2025/2026, program Sekolah Kemitraan dilaksanakan bersamaan dengan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Calon murid yang memenuhi persyaratan, bisa langsung menentukan pilihannya di SMA/SMK swasta. Adapun, sebanyak 56 SMA dan 83 SMK swasta terlibat dalam program tersebut. Diketahui, sebanyak 2.390 murid diterima melalui program kemitraan, dengan rincian sebanyak 526 murid di SMA dan 1.864 murid di SMK.
Angka ini memang belum sepenuhnya memenuhi target awal. Akan tetapi, Gubernur memilih tidak berhenti pada hitungan kuota agar masyarakat kurang mampu tetap terlayani.
Kemudian, sebanyak 2.614 murid tambahan kembali difasilitasi melalui seleksi berbasis tingkat kemiskinan di sekolah mitra. Pendekatannya bukan sekadar administratif, melainkan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak belajar hanya karena kondisi ekonomi.
Komitmen itu tentunya disertai dengan dukungan anggaran. Pada tahun 2025, sebanyak 2.390 murid program kemitraan didanai melalui APBD Provinsi Jawa Tengah dengan bantuan Rp2 juta per siswa tiap tahunnya. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp2,39 miliar melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah.
“Sisanya sebanyak 2.614 murid akan diberikan dukungan pembiayaan melalui sumber dana lain, yang sesuai dan mulai disalurkan pada Januari 2026,” ungkap Ka Disdik Jateng.
Di luar soal pemerataan akses, Pemprov Jateng juga membuka jalur khusus bagi anak-anak dengan bakat istimewa di bidang olahraga. SMA Negeri Keberbakatan Olahraga (SMANKO) didirikan sebagai ruang belajar bagi atlet muda bertalenta.
Sekolah berbentuk asrama ini memiliki model pembelajaran yang disesuaikan dengan jadwal latihan dan kompetisi para atlet. Kurikulum nasional tetap dijalankan, tetapi cukup fleksibel. Pemerintah bekerja sama dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah serta induk organisasi olahraga, agar pembinaan para atlet bisa berjalan beriringan dengan pendidikan.
Pada tahun ajaran 2025/2026, SMANKO menampung sebanyak 252 murid. Rinciannya, sebanyak 108 murid kelas X, 144 murid kelas XI, dan kelas XII merupakan integrasi dari SMA Negeri 11 Semarang, yang sebelumnya menyelenggarakan kelas khusus olahraga.
Sebanyak 21 cabang olahraga menjadi fokus pembinaan, di antaranya atletik, angkat besi, panjat tebing, dan wushu. Guru-guru diberi keleluasaan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka, memanfaatkan teknologi, serta merancang pembelajaran yang adaptif terhadap ritme latihan para atlet.
Upaya ini mulai menunjukkan hasil. Pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2025, para siswa SMANKO menyumbangkan 6 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu untuk Jawa Tengah.
Bagi Ka Disdik Jateng, capaian itu bukan sekadar medali, melainkan sebagai bukti bahwa perluasan akses pendidikan serta penguatan dan pendampingan bagi siswa yang memiliki bakat dan prestasi harus berjalan beriringan.
“Kami ingin memastikan akses pendidikan merata, sekaligus memberi ruang bagi bakat dan prestasi generasi muda Jawa Tengah untuk tumbuh,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memperluas akses pendidikan menengah yang lebih merata dan berkeadilan. Sekolah Kemitraan menjadi jembatan bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap mengenyam pendidikan berkualitas. Sementara itu, Sekolah Keberbakatan Olahraga memberi ruang bagi talenta muda untuk berkembang tanpa harus mengorbankan pendidikan formal.
Di balik berbagai kebijakan itu, tersimpan cerita tentang kesempatan yang tak lagi terbatas oleh jarak dan keadaan. Siswa yang sebelumnya ragu melanjutkan sekolah, kini mereka berani bermimpi. Sementara atlet muda tak lagi bimbang memilih antara buku pelajaran dan arena pertandingan. Sebab, keduanya bisa berjalan bersamaan.
Jawa Tengah menegaskan bahwa pendidikan tak hanya dimaknai sebagai angka kelulusan. Ia tumbuh menjadi ikhtiar merawat potensi, menumbuhkan harapan, serta memastikan setiap anak memiliki ruang untuk melangkah. Dari ruang kelas hingga lapangan, masa depan sedang dipersiapkan.
Di tengah keterbatasan dan tantangan ekonomi, kebijakan ini menyampaikan pesan sederhana bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang. Maka dari itu, tugas negara adalah memastikan pintu itu tetap terbuka bagi siapa pun yang ingin melangkah masuk dan menggapai impian-impiannya.
SEMARANG - Tahun ajaran baru selalu menyisakan tanya yang sama. Siapa yang tertampung dan siapa yang harus mencari jalan lain. Di balik angka daya tampung dan tabel hasil seleksi, ada kegelisahan dan kekhawatiran orang tua, serta harapan anak-anak yang ingin terus belajar.
Di Jawa Tengah, persoalan itu tidak hanya dibaca sebagai urusan angka daya tampung, tetapi menjadi persoalan yang menentukan keberlanjutan masa depan. Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, melihatnya sebagai tanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan tidak tertutup hanya karena keterbatasan ekonomi.
Tak tinggal diam, upaya memperluas akses pendidikan menjadi prioritas utama. Pemerintah Provinsi Jateng menggulirkan program Sekolah Kemitraan, yang membuka akses pendidikan ke sekolah swasta bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mereka tak perlu khawatir karena fasilitas ini didapatkan gratis atau tanpa biaya.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Negara harus hadir memastikan anak-anak tetap bersekolah. Ini gratis bagi siswa miskin di sekolah swasta yang ditunjuk,” ucap Gubernur.
Skema sederhana ini jelas berdampak luas. Pemprov Jateng bekerja sama dengan SMA/SMK swasta, berupaya memfasilitasi siswa-siswi dari keluarga miskin untuk mengeyam pendidikan di sekolah tersebut. Seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah daerah. Bahkan, sekolah mitra dilarang menarik pungutan tambahan ke peserta didik.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan, kebijakan itu lahir dari realitas di lapangan dan arahan langsung dari Gubernur Jateng untuk mempercepat pemerataan layanan pendidikan. Apalagi, daya tampung SMA/SMK negeri belum mampu mengimbangi jumlah lulusan SMP yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun.
“Daripada anak-anak tidak tertampung, kami memperluas kapasitas dengan menggandeng sekolah swasta,” ucapnya.
Pada tahun ajaran 2025/2026, program Sekolah Kemitraan dilaksanakan bersamaan dengan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Calon murid yang memenuhi persyaratan, bisa langsung menentukan pilihannya di SMA/SMK swasta. Adapun, sebanyak 56 SMA dan 83 SMK swasta terlibat dalam program tersebut. Diketahui, sebanyak 2.390 murid diterima melalui program kemitraan, dengan rincian sebanyak 526 murid di SMA dan 1.864 murid di SMK.
Angka ini memang belum sepenuhnya memenuhi target awal. Akan tetapi, Gubernur memilih tidak berhenti pada hitungan kuota agar masyarakat kurang mampu tetap terlayani.
Kemudian, sebanyak 2.614 murid tambahan kembali difasilitasi melalui seleksi berbasis tingkat kemiskinan di sekolah mitra. Pendekatannya bukan sekadar administratif, melainkan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak belajar hanya karena kondisi ekonomi.
Komitmen itu tentunya disertai dengan dukungan anggaran. Pada tahun 2025, sebanyak 2.390 murid program kemitraan didanai melalui APBD Provinsi Jawa Tengah dengan bantuan Rp2 juta per siswa tiap tahunnya. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp2,39 miliar melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah.
“Sisanya sebanyak 2.614 murid akan diberikan dukungan pembiayaan melalui sumber dana lain, yang sesuai dan mulai disalurkan pada Januari 2026,” ungkap Ka Disdik Jateng.
Di luar soal pemerataan akses, Pemprov Jateng juga membuka jalur khusus bagi anak-anak dengan bakat istimewa di bidang olahraga. SMA Negeri Keberbakatan Olahraga (SMANKO) didirikan sebagai ruang belajar bagi atlet muda bertalenta.
Sekolah berbentuk asrama ini memiliki model pembelajaran yang disesuaikan dengan jadwal latihan dan kompetisi para atlet. Kurikulum nasional tetap dijalankan, tetapi cukup fleksibel. Pemerintah bekerja sama dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah serta induk organisasi olahraga, agar pembinaan para atlet bisa berjalan beriringan dengan pendidikan.
Pada tahun ajaran 2025/2026, SMANKO menampung sebanyak 252 murid. Rinciannya, sebanyak 108 murid kelas X, 144 murid kelas XI, dan kelas XII merupakan integrasi dari SMA Negeri 11 Semarang, yang sebelumnya menyelenggarakan kelas khusus olahraga.
Sebanyak 21 cabang olahraga menjadi fokus pembinaan, di antaranya atletik, angkat besi, panjat tebing, dan wushu. Guru-guru diberi keleluasaan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka, memanfaatkan teknologi, serta merancang pembelajaran yang adaptif terhadap ritme latihan para atlet.
Upaya ini mulai menunjukkan hasil. Pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2025, para siswa SMANKO menyumbangkan 6 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu untuk Jawa Tengah.
Bagi Ka Disdik Jateng, capaian itu bukan sekadar medali, melainkan sebagai bukti bahwa perluasan akses pendidikan serta penguatan dan pendampingan bagi siswa yang memiliki bakat dan prestasi harus berjalan beriringan.
“Kami ingin memastikan akses pendidikan merata, sekaligus memberi ruang bagi bakat dan prestasi generasi muda Jawa Tengah untuk tumbuh,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memperluas akses pendidikan menengah yang lebih merata dan berkeadilan. Sekolah Kemitraan menjadi jembatan bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap mengenyam pendidikan berkualitas. Sementara itu, Sekolah Keberbakatan Olahraga memberi ruang bagi talenta muda untuk berkembang tanpa harus mengorbankan pendidikan formal.
Di balik berbagai kebijakan itu, tersimpan cerita tentang kesempatan yang tak lagi terbatas oleh jarak dan keadaan. Siswa yang sebelumnya ragu melanjutkan sekolah, kini mereka berani bermimpi. Sementara atlet muda tak lagi bimbang memilih antara buku pelajaran dan arena pertandingan. Sebab, keduanya bisa berjalan bersamaan.
Jawa Tengah menegaskan bahwa pendidikan tak hanya dimaknai sebagai angka kelulusan. Ia tumbuh menjadi ikhtiar merawat potensi, menumbuhkan harapan, serta memastikan setiap anak memiliki ruang untuk melangkah. Dari ruang kelas hingga lapangan, masa depan sedang dipersiapkan.
Di tengah keterbatasan dan tantangan ekonomi, kebijakan ini menyampaikan pesan sederhana bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang. Maka dari itu, tugas negara adalah memastikan pintu itu tetap terbuka bagi siapa pun yang ingin melangkah masuk dan menggapai impian-impiannya.