SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mendengar, menampung, dan menindaklanjuti berbagai aduan dari masyarakat. Sejumlah program dilaksanakan untuk memfasilitasi hal tersebut, antara lain dengan meluncurkan aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN) dan program Kantor Gubernur Rumah Rakyat.

Layanan yang diciptakan pada kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, ini tak lain dan tak bukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan efektif kepada masyarakat. 

Sebagai informasi, Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN) adalah aplikasi mobile resmi milik Pemprov Jateng yang bisa diunduh di Android ataupun iOS. Para warga bisa mengakses informasi, menyampaikan aspirasi, hingga melaporkan keluhan pelayanan publik melalui aplikasi tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Agung Hariyadi, menuturkan, aplikasi JNN menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk memangkas jarak antara negara dan warganya. 

 “Pengembangan fitur terus kami lakukan, menyesuaikan kebutuhan masyarakat,” ujarnya saat diwawancara pada Jumat, 26 Desember 2025. 

Di dalam aplikasi JNN, tersedia kanal pengaduan 24 jam, call center 150945 (Isogas), berita seputar Jawa Tengah, bursa kerja yang terhubung dengan e-Makaryo, hingga informasi transportasi Trans Jateng. Ada pula layanan cek pajak kendaraan, daftar fasilitas kesehatan, layanan kependudukan dan catatan sipil, ruang Zilenial untuk generasi muda, hingga fitur khusus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pada fitur mudik Nataru, masyarakat bisa melihat lokasi posko terpadu dan rest area, kondisi lalu lintas, CCTV keramaian, fasilitas kesehatan, hingga informasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Bahkan, laporan cuaca pun tersedia agar masyarakat bisa mempersiapkan perjalanan dengan lebih baik.

Sejak diluncurkan pada Agustus 2025, JNN mulai dikenal masyarakat secara luas. Hingga 26 Desember 2025, tercatat 7.034 warga sudah mengunduh dan menggunakan aplikasi ini.  

“Total aduan yang masuk mencapai 9.247 aduan, dan 3.020 (aduan) di antaranya berasal langsung dari aplikasi JNN,” ucap Ka Diskominfo Jateng.  

Adapun dari total aduan tersebut, 5.449 aduan atau sekitar 59% sudah diselesaikan. Sisanya masih dalam proses verifikasi dan tindak lanjut. Bagi Pemprov Jateng, angka itu bukan sekadar statistik, melainkan cermin keterlibatan warga dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Namun, teknologi bukan jawaban tunggal. Pemerintah memahami bahwa tidak semua warga mudah mengakses aplikasi dan memahami teknologi digital. Oleh karena itu, pendekatan fisik tetap diupayakan melalui program Kantor Gubernur Rumah Rakyat.

Kini, warga bisa datang langsung ke Kantor Gubernur untuk berbincang serta menyampaikan keluhan dan aspirasi tanpa sekat birokrasi. Sebab, Kantor Gubernur bukan hanya simbol kekuasaan, melainkan menjelma sebuah ruang layanan.

“Kantor Gubernur juga menjadi tempat pelayanan langsung kepada masyarakat,” ucap Ka Diskominfo.

Rumah Rakyat tidak hanya hadir di Semarang, tetapi juga tersedia di Kantor Eks Bakorwil Pati, Solo, dan Banyumas. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah semakin dekat dengan masyarakat, bukan sebaliknya.

Aduan yang masuk pun cukup beragam, seperti jalan rusak, penerangan umum, fasilitas publik, layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial. Semua menjadi bentuk partisipasi warga dalam memantau kinerja pemerintah.

“Masyarakat memberikan kontrol terhadap program pemerintah. Dengan laporan itu, kekurangan bisa segera dibenahi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, Rumah Rakyat dan aplikasi JNN menjadi wujud nyata keterbukaan pemerintah. 

Tak hanya Kantor Gubernur, setiap bakorwil kini difungsikan sebagai pusat pengaduan masyarakat dan setiap laporan yang masuk wajib segera ditangani.

“Kita buka selebar-lebarnya. Ini barometer pelayanan kita. Aduan yang masuk harus ditindaklanjuti dalam 24 jam,” tegasnya.

Program ini dirancang agar masyarakat di seluruh Jawa Tengah bisa mengakses layanan publik secara cepat dan terintegrasi.

Gubernur menegaskan, semangat “Ngopeni–Nglakoni” harus menjadi budaya kerja seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Tengah.

“Pelayanan publik itu bukan cuma administrasi, tetapi soal empati. Pemerintah harus hadir, mendengarkan, dan menyelesaikan. Itulah makna ngopeni sekaligus nglakoni,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh ASN menjaga keterbukaan informasi agar masyarakat bisa memantau jalannya pemerintahan.