SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkirakan produksi padi di wilayahnya naik pada tahun 2026 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, menjelaskan, produksi padi di Jawa Tengah pada 2025 mencapai 11,36 juta ton gabah kering panen (GKP) atau 9,38 juta ton gabah kering giling (GKG). 

“Produksi itu kami perkirakan bisa meningkat 5,5% pada tahun ini,” tuturnya usai mengikuti acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan bersama Presiden Prabowo Subiyanto secara daring, di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Rabu, 7 Januari 2026. 

Ia mengatakan, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penyangga pangan nasional. Kontribusinya terhadap kebutuhan pangan nasional sebesar 15-16%.

"Apa yang disampaikan Pak Presiden tadi capaiannya jelas, kontribusi kita sampai dengan 15%. Bahkan bisa lebih," ucapnya. 

Terkait optimisme pada tahun 2026, Frans menegaskan bahwa capaian tahun ini akan melampui tahun lalu. 

"GKP kita pasang di tahun depan sebanyak 12 juta ton. Otomatis ini kalau kita tercapai, bisa lebih tinggi dari Jawa Barat dan Jawa Timur," tuturnya.

Ka Distanbun menambahkan, surplus pangan di wilayahnya tidak hanya pada komoditas padi, tetapi juga komoditas pangan lain yang menjadi indikator utama, kecuali kedelai. Adapun, komoditas pangan yang menjadi indikator utama, meliputi padi, jagung, cabai, bawang, tebu, kelapa, kopi, kakao, dan kedelai. 

Meskipun kedelai tidak mengalami surplus, angka produksinya tetap tertinggi di Indonesia. 

Ia menyampaikan, kedelai tidak mencapai surplus karena komoditas tersebut yang tidak mudah dikembangkan. Kedelai memerlukan kondisi khusus, antara lain tidak terlalu banyak air, tetapi juga tidak boleh kekurangan air.
 
"Untuk petani yang belum pengalaman, tetap harus ada pendampingan," lanjutnya. 

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan, Pemerintah Provinsi Jateng berkomitmen untuk mendorong ketahanan pangan nasional. Berbagai upaya dilakukan agar produksi komoditas padi bisa mencapai target, salah satunya dengan mengalokasikan APBD untuk infrastruktur pertanian dan penguatan kelembagaan petani. 
 
"Kami ingin petani makin sejahtera dan masyarakat bisa menikmati hasil pertanian dengan harga yang baik. Ketahanan pangan tidak bisa dijaga tanpa kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan petani," ucapnya beberapa waktu lalu.