SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memberlakukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru pada tahun 2026. Hal ini bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

Penataan SOTK dilakukan dengan menggabungkan sejumlah urusan strategis, membentuk dinas baru, serta memperkuat fungsi perangkat daerah.

Salah satu perubahan yang dilakukan adalah pembentukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf). Dinas yang mengintegrasikan tiga urusan dalam satu perangkat daerah ini dipimpin oleh Hanung Triyono.

Pemprov Jateng juga menggabungkan urusan pertanian dan peternakan dalam Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan, yang dipimpin oleh Defransisco Dasilva Tavares.

Sementara itu, penguatan infrastruktur dilakukan melalui konsolidasi fungsi pekerjaan umum dan penataan ruang dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), di bawah kepemimpinan Henggar Budi Anggoro.

Penataan organisasi juga berdampak pada sejumlah dinas strategis lainnya, seperti Dinas Pendidikan yang dipimpin Sadimin serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga di bawah kepemimpinan Muhamad Masrofi.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, penataan organisasi ini bertujuan untuk mendukung akselerasi program prioritas daerah, yang sejalan dengan visi misi nasional.

“Ini untuk akselerasi dan menyesuaikan nomenklatur pemerintah pusat. Contohnya, urusan pertanian digabung dengan peternakan. Jadi kita sesuaikan dengan visi misi pusat,” ucapnya usai melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 1.049 pejabat di lingkungan Pemprov Jateng, yang dilaksanakan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Kamis, 15 Januari 2026. 

Pelantikan sebanyak 1.049 pejabat tersebut, terdiri dari 46 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 380 Pejabat Administrator, dan 623 Pejabat Pengawas. Dalam pengisian jabatan itu, Pemprov Jateng secara konsisten menerapkan sistem merit. 

Gubernur menegaskan, penyesuaian struktur organisasi juga diikuti dengan pengaturan kebutuhan kantor dinas. 

Harapannya, seluruh pejabat yang dilantik bisa segera beradaptasi dengan struktur baru, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kami berharap, pejabat yang baru dilantik dapat menjunjung integritas dan profesionalisme, terutama dalam melayani masyarakat, baik secara administratif maupun operasional,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi di antara para pemangku jabatan untuk menciptakan birokrasi yang solid dan efektif.

“Siapa pun pejabat baru harus bisa berkolaborasi dengan pejabat lainnya, sehingga tercipta birokrasi yang berbasis kerja tim,” katanya.