BOYOLALI — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, sudah tidak ada kategori desa sangat tertinggal dan terpencil di wilayahnya. Hal ini bisa terjadi karena perekonomian desa yang ditopang oleh usaha mikro terus mengalami perkembangan. 

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Desa Nasional yang dipusatkan di Lapangan Kawasan Kebun Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali pada Kamis, 15 Januari 2026.

Gubernur mengatakan, Jateng menjadi provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia. Tercatat, ada sebanyak 7.810 desa di 29 kabupaten yang ada di provinsi ini.

Bahkan, sudah tidak ada kategori desa sangat tertinggal dalam Indeks Desa Jawa Tengah Tahun 2025. Rinciannya, ada sebanyak 2.208 desa masuk kategori mandiri, 3.921 desa maju, 1.666 desa berkembang, dan 15 desa kategori tertinggal, yang menjadi prioritas intervensi agar bisa naik kelas. 

Dengan capaian ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Gubernur Jateng bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah dan nasional.

Gubernur menyampaikan, program pembangunan desa yang dilakukan oleh Pemprov Jateng sudah menunjukkan progres yang baik. Hasilnya, ada 154 kawasan perdesaan yang terbagi menjadi kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, dan peternakan.

Tak hanya itu, Jateng juga memiliki 2.331 Desa Mandiri Energi, yang terdiri dari 2.138 desa kategori inisiatif, 165 desa berkembang, dan 28 desa mapan. Selain itu, ada 899 desa/kampung wisata, dengan rincian sebanyak 687 desa wisata rintisan, 173 desa wisata berkembang, dan 39 desa wisata maju.

Selain itu, pengembangan desa juga didorong oleh program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Binaan atau Dampingan. Program ini juga menjadi strategi penanggulangan kemiskinan di Jateng. 

Pada tahun 2025, ada sebanyak 76 desa dampingan dari 49 OPD Provinsi Jateng. Sementara pada periode 2019-2025, ada 452 desa dampingan dengan total anggaran yang dialokasikan kurang lebih sekitar Rp112,5 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari kolaborasi APBN, APBD, Dana Desa, dan CSR.

Pada kesempatan itu, Gubernur mengatakan, UMKM menjadi salah satu nafas perekonomian di Jateng, yang tumbuh dan berkembang hingga pelosok desa. UMKM hadir sebagai penggerak ekonomi warga, mulai dari usaha rumahan, pengolahan hasil pertanian, hingga kerajinan lokal yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. 

Diketahui, beberapa desa juga sudah menjadi Desa Ekspor, yaitu desa yang memiliki usaha skala menengah serta mempunyai kualifikasi ekspor. 

"Itu potensi desa yang perlu kita kembangkan. Artinya perlu kita tingkatkan lagi,” ujar Gubernur. 

Ia mengatakan, puncak peringatan Hari Desa Nasional di Jateng, khususnya di Kabupaten Boyolali, menjadi salah satu momentum untuk mendongkrak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di provinsi ini.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengatakan bahwa desa merupakan subjek pembangunan sebagaimana arahan dari Presiden. Maka dari itu, Hari Desa Nasional menjadi momentum untuk menyatukan energi dalam membangun desa.

"Kita akan ciptakan supaya ekonomi desa bangkit dan tumbuh. Ini merupakan salah satu asta cita Presiden Prabowo Subianto tentang pemerataan ekonomi, sekaligus pemberantasan kemiskinan. Membangun desa sejatinya membangun Indonesia. Landasan besar itu harus kita sematkan," katanya.