SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, untuk mengejar target eliminasi tuberkulosis (TBC) pada tahun 2030. 

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, yang mengamanatkan target eliminasi TBC pada 2030,meliputi penurunan angka kejadian (incidence rate) menjadi 65 per 100 ribu penduduk, serta penurunan angka kematian akibat TBC menjadi 6 per 100 ribu penduduk.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan, keterlibatan masyarakat, terutama organisasi atau lembaga, menjadi faktor kunci dalam memastikan penemuan kasus dan pengobatan TBC berjalan dengan lancar. Tak hanya itu, kolaborasi ini juga dinilai mampu memperluas jangkauan layanan kesehatan hingga ke tingkat paling bawah.

“Kesempatan ini adalah tanggung jawab yang luar biasa. Bukan hanya menemukan (kasus TB), tetapi juga harus mengobati. Bukan hanya mengobati, tetapi juga harus sampai tuntas,” ucapnya di sela acara Pelantikan Pengurus Wilayah Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Jawa Tengah Periode 2025–2030 di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jateng pada Kamis, 22 Januari 2026.

Dalam kegiatan itu, Wagub didampingi Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, yang juga dilantik sebagai Ketua Badan Kehormatan PPTI Jateng.

Wagub menilai, pelantikan ini menjadi momen kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam upaya pengendalian TBC berbasis komunitas. Apalagi, eliminasi TBC menjadi bagian dari prioritas nasional.

“Target itu ada di tahun 2030,” ujarnya.

Adapun di Jawa Tengah, pengendalian TBC pada tahun 2025 menunjukkan tren positif. Tercatat, temuan kasus TBC mencapai 84% dari target 90%.

Sementara itu, ada sebanyak 94,7% penderita yang memulai pengobatan, dengan angka kesembuhan mencapai 85% dari target 90%. Angka ini menjadi pijakan untuk mengejar target yang lebih tinggi pada tahun berikutnya.

Meskipun demikian, Wagub menekankan pentingnya konsistensi atau keberlanjutan pengobatan TB agar hasil yang dicapai bisa optimal, dalam arti lain penderitanya sembuh total. 

“TBC ini tidak hanya cukup diobati, tetapi harus tuntas (pengobatannya) supaya masyarakat tetap sehat,” ujarnya.

Wagub mengatakan, keberhasilan pengendalian TBC juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, peran organisasi yang berada dekat dengan masyarakat dinilai cukup strategis.

Maka dari itu, PPTI sebagai mitra pemerintah berbasis komunitas berkontribusi dalam memberikan edukasi, penjaringan suspek TBC, pendampingan pengobatan, hingga pencegahan putus obat dan TBC resisten obat, yang kerap kali muncul akibat pengobatan yang tidak tuntas atau tidak tepat.

“Maka dengan adanya PPTI, saya berharap nanti kolaborasi kerja sama bisa terwujud,” ucap wagub.