SEMARANG – Di tengah penanganan banjir yang masih berlangsung, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memetakan dampak bencana, termasuk menghitung kerusakan infrastruktur di jalur Pantai Utara yang menjadi urat nadi perekonomian.

“Banjir di Jawa Tengah memang sampai saat ini belum selesai semuanya. Untuk penanganan pascabencana, kami baru mulai menghitung dan memetakan,” ucap Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, usai menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jateng pada Kamis, 22 Januari 2026. 

Ia mengatakan, kondisi jalur Pantura menjadi perhatian utama. Sebab, kerusakannya tidak hanya terjadi di jalan nasional, tetapi juga di jalan kabupaten dan provinsi. Hal ini terjadi karena tingginya intensitas kendaraan yang melintas saat banjir.

“Kami sampaikan ke pemerintah pusat, jalur Pantura dari Rembang sampai Semarang itu belum kita hitung semua (dampaknya). Belum lagi dari Semarang ke arah barat,” ucapnya.

Tak hanya itu, Pemprov Jateng juga tengah menyiapkan pengajuan anggaran, termasuk untuk pembangunan dan peninggian tanggul sebagai langkah pencegahan agar banjir tidak terulang kembali. Upaya ini akan dilakukan di wilayah Pati, karena banjir di daerah tersebut terjadi akibat limpasan air sungai.

“Kalau limpasan, berarti debit airnya tinggi. Ini artinya perlu peninggian tanggul atau normalisasi sungai,” katanya.

Tantangan semakin berat karena banjir terjadi bersamaan dengan musim rob, sehingga pembuangan air menjadi lebih sulit. 

Sementara di Kota Pekalongan, Pemprov Jateng menilai pembangunan bendungan karet di Sungai Bremi menjadi kebutuhan mendesak, meskipun membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Hal serupa rencananya akan dilakukan di daerah hilir Kabupaten Pati. Akan tetapi, Wagub menegaskan bahwa pemasangan infrastruktur pengendali banjir harus  mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, khususnya nelayan di sekitar Sungai Juwana.

“Kalau dipasang tanggul (bendungan) karet, kapal nelayan bisa (masuk) tidak. Ini tidak boleh langsung dipasang begitu saja, harus kita diskusikan dan libatkan masyarakat,” tegasnya.

Terkait penanganan darurat banjir, Pemprov Jateng bersama BNPB telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Pantura, termasuk di Pati dan Pekalongan. Upaya ini sudah dilakukan sejak 15 Januari dan diperpanjang hingga 24 Januari, sembari menunggu perkembangan cuaca dari BMKG.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengungkapkan bahwa banjir masih terjadi di Kabupaten Pati, Kudus, dan Pekalongan. Bahkan, kerugian yang ditimbulkan pun tidak sedikit.

Dalam situasi ini, ia menegaskan prioritas utamanya tetap keselamatan warga. Evakuasi terus dilakukan bersama TNI, Polri, dan relawan, dengan fokus pada kelompok rentan. Selain itu, kebutuhan dasar para pengungsi juga dipastikan terpenuhi.

“Pengungsian semua memakai bangunan fasos (fasilitas sosial) dan fasum (fasilitas umum), seperti sekolah, masjid, dan aula. Pangan didukung Kemensos (Kementerian Sosial), Dinsos (Dinas Sosial), PMI, Baznas, dan masyarakat,” ucapnya.

Bergas berharap, arah pembangunan infrastruktur di Jateng ke depannya benar-benar dirancang agar tangguh bencana. 

Pada kesempatan itu, ia juga mengimbau agar masyarakat lebih siap menghadapi cuaca ekstrem dengan memahami jalur dan lokasi evakuasi.

“Kalau ada cuaca ekstrem, segera menginformasikan dan sudah punya rencana ke mana harus mengungsi. Supaya tidak gagap saat bencana datang,” pungkasnya.