SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp17,6 miliar untuk perpustakaan pada tahun 2026. 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan, anggaran tersebut merupakan amanah besar yang harus dikelola dengan baik, bertanggung jawab, dan berintegritas.

“Besar atau kecilnya anggaran itu sama-sama amanah. Semua harus dipertanggungjawabkan,” ucapnya saat memberikan keynote speech sekaligus membuka acara Harmonisasi Program Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bertema “Ngopeni Nglakoni Arsip dan Literasi Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan” di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Kamis, 29 Januari 2026.

Ia mengungkapkan, saat ini salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya minat baca atau literasi masyarakat. 

Oleh karena itu, keberadaan DAK Nonfisik untuk perpustakaan diharapkan dapat memperkuat program peningkatan literasi di Jateng, serta memberikan manfaat nyata terhadap pembangunan Jateng, khususnya melalui penguatan literasi.

“DAK ini merupakan bagian dari program pusat yang dilaksanakan di daerah. Maka harus menjadi sarana penyelarasan program dari Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional dengan program daerah,” ucap Sekda.

Pada kesempatan itu, DAK Nonfisik sektor perpustakaan secara simbolis diserahkan langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, Aminudin Aziz, kepada Sekda Jateng, Sumarno, didampingi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mego Pinandito, serta Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Rahmah Nur Hayati.

Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Aminudin Aziz, mengatakan, skema penentuan DAK Nonfisik tahun 2026 mengalami perubahan. Jika sebelumnya berbasis proposal, maka saat ini lebih mengedepankan aspek keadilan fiskal.

“Kebijakan ini kami ambil agar keadilan benar-benar dirasakan. Jangan sampai daerah yang tidak terakreditasi dan tidak punya anggaran justru tidak bisa menjalankan kegiatan apa pun,” ucapnya.