SURAKARTA – Guna menumbuhkan ekonomi regional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Surakarta sebagai pusat koordinasi pengembangan ekonomi di Solo Raya. 

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dalam acara Outlook Ekonomi Soloraya 2026 di The Sunan Hotel, Kota Surakarta pada Rabu, 4 Februari 2026.

Dengan demikian, Bakorwil akan menjadi ruang konsolidasi bagi para pelaku ekonomi antardaerah, sektor, dan pemangku kepentingan.

Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah daerah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), hingga akademisi, dapat menggunakan Bakorwil sebagai pusat koordinasi.

“Bakorwil (Surakarta) kita manfaatkan sebagai pusat aglomerasi Solo Raya. Tidak perlu merepotkan bupati dan wali kota, cukup disatukan di satu tempat untuk menyamakan persepsi,” ucapnya. 

Ia mengatakan, Pemprov Jateng menargetkan Solo Raya sebagai pilot project atau proyek percontohan pengembangan aglomerasi ekonomi, yang nantinya dapat direplikasi di wilayah lain, seperti Pekalongan Raya, Kedu Raya, dan Banyumas Raya.

“Kita tidak mungkin maju sendiri-sendiri. Mungkin tidak sama cepat, tetapi yang penting maju bersama,” ucapnya. 

Harapannya, upaya ini mampu menggenjot potensi lintas daerah, memperkuat investasi, serta mengonsolidasikan kebijakan pembangunan antarkabupaten/kota. Sebab, pengembangan daerah tidak bisa lagi dilakukan secara parsial berdasarkan batas administratif, tetapi perlu diupayakan bersama-sama. 

Gubernur menegaskan, Pemprov Jateng berkewajiban menyatukan arah pembangunan agar kabupaten dan kota dapat bergerak bersama sebagai satu kekuatan ekonomi. 

Khusus untuk Solo Raya, kekuatannya tidak hanya ada pada bidang industri, tetapi juga pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, kolaborasi berbagai sektor dinilai mampu menciptakan efek ganda bagi perekonomian daerah.

Tak hanya itu, ada puluhan perguruan tinggi yang dapat dilibatkan dalam pengembangan kawasan aglomerasi di wilayah tersebut. 

“Akademisi kita gandeng. Potensi wilayah kita satukan. Inilah yang akan menjadi ekonomi baru Solo Raya,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Kadin Surakarta, Ferry Septha Indrianto, menyatakan, Solo Raya memiliki potensi besar dalam menyatukan kekuatan ekonomi daerah.

“Solo Raya memiliki sumber daya, budaya, dan aktivitas usaha yang kuat,” katanya. 

Menurutnya, pendekatan aglomerasi menjadi pilihan paling realistis untuk memperkuat daya saing kawasan tersebut.

“Solo Raya harus tampil sebagai satu kekuatan kawasan, bukan daerah yang saling bersaing,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, menjelaskan bahwa karakter investasi di Solo Raya terbagi jelas antara Kota Surakarta dan kabupaten penyangga.

“Kota Solo didominasi investasi sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe), karena kuat di pariwisata dan ekonomi kreatif. Sementara kabupaten, seperti Karanganyar, Sragen, dan Boyolali justru diminati penanaman modal asing karena kawasan industrinya,” ucapnya.

Berdasarkan data dari DPMPTSP Jateng, realisasi investasi di provinsi ini pada 2025 mencapai Rp88,50 triliun. Rinciannya, penanaman modal asing (PMA) senilai Rp50,86 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp37,64 triliun.

Total proyek yang terealisasi mencapai 105.078 proyek, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 418.138 orang.