TEGAL - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., meninjau langsung dan memastikan penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal pada Rabu, 4 Februari 2026. 

Penanganan bencana dilakukan secara bertahap, mulai dari fase tanggap darurat, pemulihan jangka panjang, hingga relokasi warga terdampak ke hunian yang lebih layak dan aman.

“Saya minta seluruh unsur siaga. Harus ada langkah antisipasi dan pencegahan. Jangan sampai ada kejadian susulan yang tidak ter-cover,” ucap Gubernur saat memimpin Rapat Koordinasi Darurat Bersama Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait di Posko Terpadu Kesehatan, Desa Padasari, Kabupaten Tegal pada Rabu, 4 Februari 2026. 

Ia menekankan, pemenuhan kebutuhan warga terdampak tidak boleh bersifat sementara. Maka dari itu, Gubernur menginstruksikan agar hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) segera disiapkan untuk para warga.

“Kita tidak bisa hanya memberi bantuan lalu selesai. Semua yang membutuhkan huntara dan huntap harus di-back up,” ujarnya.

Gubernur menegaskan, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar warga benar-benar terpenuhi.

“Daerah mana yang terkena bencana harus terpenuhi kebutuhannya. Hari ini di Tegal, semua harus cukup, mulai dapur, sekolah, dan kebutuhan lainnya,” ucapnya.

Selain aspek kemanusiaan, Gubernur meminta percepatan penanganan infrastruktur terdampak segera dilakukan, tentunya berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Tengah serta pemerintah kabupaten.

“Jalan dan jembatan itu prioritas. Kalau ada jembatan yang putus, dalam satu minggu harus clear (terselesaikan), minimal tiga hari sudah tertangani,” ujarnya.

Dalam rapat itu, ia juga menyoroti pemulihan sosial jangka panjang, mengingat ratusan rumah dilaporkan tidak memungkinkan dibangun kembali di lokasi awal.

“Ada sekitar 250 rumah yang hilang (rusak berat) dan tidak bisa dibangun lagi. Ini harus jadi prioritas. Dinas Sosial Provinsi dan kabupaten harus memikirkan masa depan masyarakatnya,” tegasnya.

Gubernur meminta pendataan warga yang akan direlokasi dilakukan dengan detail dan berkelanjutan. Menurutnya, hunian sementara harus dipersiapkan menjadi hunian tetap, bukan sekadar tempat mengungsi.

“Harus mulai didata. Jangan ditinggal. Jangan sampai bencana selesai, tetapi masyarakat malah keleleran (terlantar). Huntara itu diproyeksikan menjadi huntap. Fasilitas umum harus lengkap,” ujarnya.

Terkait pembangunan huntap, Gubernur menekankan pentingnya kepastian hukum atas lahan yang disiapkan oleh pemerintah daerah (pemda).

“Pemda siapkan lokasi dengan dasar hukum yang jelas. Soal pembangunan, provinsi yang menangani. Tugas pemda segera memetakan lokasi yang cocok,” katanya.

Ia menyampaikan, relokasi harus mempertimbangkan aspek sosial agar masyarakat dapat beradaptasi dan hidup mandiri di tempat baru.

“Hadirnya negara adalah memberi kepastian bahwa masyarakat di huntap bisa eksis dan mandiri. Inilah makna hadirnya negara,” ujarnya. 

Gubernur juga meminta seluruh unsur terkait, TNI, Polri, dan SAR, bersiaga penuh untuk mengantisipasi potensi bencana susulan. 

Dalam kesempatan itu, Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman, mengatakan, hingga Rabu (4/2/2026) sore, pergerakan tanah masih bersifat dinamis dan berdampak pada ratusan rumah warga.

“Berdasarkan laporan terakhir, sekitar 250 rumah terdampak dan 804 jiwa harus mengungsi. Karena pergerakan tanah masih dinamis, kami memprioritaskan keselamatan warga melalui pemantauan dan evakuasi ke titik-titik aman,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari dan mengaktifkan Posko Komando. Selama periode tersebut, penanganan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, mulai dari logistik, layanan kesehatan, hingga operasional dapur umum dengan kapasitas sekitar 1.050 porsi setiap makan.

“Kami berterima kasih kepada Pak Gubernur. Pagi ditelpon, siang sudah hadir langsung di lokasi dan memberikan bantuan Rp 300 juta,” katanya.

Rapat koordinasi darurat tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, unsur TNI dan Polri, Basarnas, BPBD, serta perangkat daerah dari Pemprov Jateng dan Pemkab Tegal.