SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., beraudiensi dengan Paguyuban Kepala Desa "Satria Praja" Kabupaten Banyumas di kantornya pada Kamis, 5 Februari 2026.

Dalam pertemuan itu, para kepala desa menyampaikan berbagai aspirasi terkait persoalan yang ada di desanya, mulai dari pemerataan bantuan keuangan (bankeu), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga masalah relokasi Puskesmas Cilongok II.

Ketua Umum Satria Praja Kabupaten Banyumas, Saifuddin, menyampaikan aspirasi terkait pentingnya pemerataan bankeu khusus desa atau bantuan gubernur. Apalagi, dana desa tahun ini mengalami pemangkasan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Saat ini dana desa terjun bebas, praktis daerah harus bisa berupaya bagaimana membangun desa. Harapan kami, bantuan gubernur ini menjadi penting. Paling tidak, ada pemerataan di tiap-tiap desa," ujarnya 

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Diketahui masih ada kendala di sejumlah desa, seperti status tanah, pengurugan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bangunan KDMP. 

Saifuddin dan kepala desa lainnya ingin ada kejelasan terkait regulasi, pelatihan, dan pendampingan. Apalagi, KDMP dianggap sebagai program yang bagus untuk mengangkat perekonomian desa.

"Ada desa-desa yang terpencil, jumlah penduduk sedikit, dan tidak punya tanah kas desa. Ini yang menjadi persoalan. Sementara KDMP ini harus punya gedung,” ucapnya. 

Selanjutnya, para kepala desa juga menyampaikan persoalan relokasi Puskesmas Cilongok II. Saat ini, sudah ada surat penetapan tertanggal 19 September 2025 yang menyatakan bahwa relokasi akan ditempatkan di Desa Kasegeran, Kacamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Akan tetapi dalam perkembangannya, ada keputusan dari Bupati yang memindahkan puskesmas ke lokasi lain.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menanggapi aspirasi yang disampaikan paguyuban kepala desa Kabupaten Banyumas. Setelah mendengar keluhan-keluhan mereka, ia langsung menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk berkoordinasi dengan dinas-dinas di Kabupaten Banyumas.

Terkait bankeu dan bantuan gubernur, ia meminta desa-desa yang belum dapat bantuan bisa diusulkan pada anggaran perubahan. Gubernur tidak ingin menghambat para kepala desa yang telah berjuang keras untuk pembangunan desanya. 

"Untuk bantuan gubernur, tolong upayakan semua desa terakomodir," ucapnya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jateng, Nadi Santoso.

Berikutnya mengenai KDMP, Gubernur langsung memanggil Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jateng, Eddy Sulistyo Bramiyanto, untuk memberikan penjelasan secara detail terkait KDMP kepada perwakilan Paguyuban Kepala Desa "Satria Praja".

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, sebanyak 8.523 KDMP di wilayah tersebut telah berbadan hukum. Adapun dari jumlah tersebut, sebanyak 6.230 KDMP atau 74% sudah operasional. Jumlah anggotanya ada sekitar 200 ribu dengan jumlah total modal terkumpul sebanyak Rp34,1 miliar. Sejauh ini, sekitar 17.000-an pengurus KDMP di Jateng pun sudah diberikan pelatihan secara berkala.

"KDMP ini kan program nasional, jangan sampai mereka ini 'elek-elekan' (asal-asalan/seadanya). Jadi penting (untuk didampingi). (Soal tidak punya lahan) itu bisa digabung, harus sesuai kemampuan desa," kata Gubernur.

Sementara terkait relokasi Puskesmas Cilongok II, Gubernur meminta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, khususnya mengenai alasan pemindahan lokasi relokasi.