SEMARANG – Jawa Tengah mencatatkan performa gemilang pada bidang ekonomi sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jateng mencapai 5,37% (y-on-y) pada triwulan IV 2025. 

Capaian itu memposisikan pertumbuhan ekonomi Jateng di atas rata-rata nasional (5,11%). Bahkan, angka ini menempatkan Jateng sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Jawa. Tidak hanya sekadar angka makro, pertumbuhan ini terbukti berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan turunnya angka kemiskinan secara signifikan.

"Angka kemiskinan kita bisa turunkan, kita semakin baik. Maka ini harus kita tingkatkan," ucap Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat memberikan pengarahan dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 dan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Jumat, 6 Februari 2026.

Wagub mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jateng yang berada di atas nasional harus terus dijaga dan diarahkan untuk program-program yang menyentuh masyarakat, seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pendidikan, dan sebagainya.

"Penurunan angka kemiskinan harus kita masifkan lagi. Anggaran harus mengarah kepada penurunan kemiskinan secara bersama-sama, termasuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi kelompok disabilitas, agar kualitas hidup mereka (bisa semakin) meningkat," tegasnya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di provinsi ini berhasil ditekan dari 9,48% pada Maret 2025, menjadi 9,39% pada September 2025. 

Adapun jumlah penduduk miskin di Jateng pada September 2025 sebanyak 3,34 juta orang, atau turun 21,87 ribu orang dibanding Maret 2025. Selain itu, angka ini mengalami penurunan sebanyak 51,52 ribu orang dibandingkan September 2024 yang tercatat sebanyak 3,40 juta orang

"Pertumbuhan kita inklusif, didukung oleh gini ratio di angka 0,350. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pendapatan antarpenduduk semakin menyempit," ucapnya.

Peningkatan ekonomi juga tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita masyarakat Jateng, yang kini mencapai Rp50,82 juta atau naik 5,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil dijaga pada angka 4,32% per November 2025.

Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyadari masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang saat ini berada di angka 74,77.

"IPM kita masih berada di rata-rata nasional, yang tentu saja harus kita upayakan untuk peningkatannya," kata Sekda. 

Ia mengungkapkan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov Jateng untuk meningkatkan ekonomi dan IPM. Arah kebijakan strategis untuk tahun 2027 pun telah ditetapkan. Sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah akan dijadikan tulang punggung baru pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, sektor pendidikan dan vokasi juga akan ditingkatkan melalui revitalisasi alat praktik di SMK dan peningkatan kompetensi guru berbasis industri. Hal ini menjadi prioritas utama untuk memastikan sumber daya manusia (SDM) di Jateng memiliki daya saing tinggi di pasar global. Maka dari itu, dibutuhkan adanya dukungan dan sinergi dari berbagai pihak untuk mewujudkan hal tersebut.

"Kami di Provinsi Jawa Tengah, tentu saja tidak akan bisa mencapai kinerja-kinerja yang sudah ditetapkan tanpa dukungan dan kolaborasi dari seluruh masyarakat Jawa Tengah," ucap Sekda.