SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat langkah relokasi ribuan warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal. Sejumlah lahan relokasi saat ini tengah dikaji secara geologi untuk memastikan keamanannya, sebelum pembangunan hunian sementara (huntara) dimulai.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto, mengatakan, kajian geologi dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan relokasi warga ke lokasi yang lebih aman.

“Kami sedang melakukan asesmen geologi terhadap 4 lokasi, terdiri dari 3 calon lahan relokasi dan 1 lokasi pondok pesantren eksisting (yang sudah ada) milik Perhutani, yang direncanakan menjadi tempat relokasi,” ucapnya pada Senin, 9 Februari 2026. 

Kajian tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, dan Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., saat meninjau langsung lokasi bencana pada Jumat (6/1/2026). Selain itu, asesmen ini juga bertujuan untuk menindaklanjuti permohonan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tegal.

Ka ESDM menjelaskan, tiga calon lahan relokasi berada di Desa Padasari, Desa Lebakwangi, dan Desa Capar, Kecamatan Jatinegara. Luasan lahan yang dikaji bervariasi, mulai dari 3,238 hektare; 5,081 hektare; dan 10,042 hektare.

“Kajian ini diperkirakan memakan waktu minimal tiga hari untuk memastikan stabilitas tanah dan kelayakan lokasi bagi pembangunan hunian,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas C. Penanggungan, menyampaikan bahwa penanganan pengungsi terus dilakukan secara intensif. Hingga kini, tercatat ada sebanyak 596 KK atau lebih dari 2.000 jiwa terdampak bencana tanah gerak yang tersebar di 9 titik pengungsian.

“Pelayanan kebutuhan dasar warga terus berjalan. Saat ini terdapat empat dapur umum yang melayani para pengungsi, disiapkan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi,” ujarnya.

Terkait relokasi, Bergas menegaskan bahwa prosesnya akan dilakukan secara bertahap setelah rekomendasi kesiapan lahan diterbitkan. Sejumlah langkah persiapan pun telah dilakukan, termasuk koordinasi antarperangkat daerah.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi (Jateng) dan Kabupaten (Pati) untuk menyiapkan alat berat guna land clearing (proses pembukaan/pembersihan lahan) dan perataan lahan. Pekerjaan dilakukan simultan agar pembangunan bisa segera dimulai,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, relokasi warga terdampak tanah gerak akan dilakukan demi keselamatan warga. Ia memastikan, pemerintah akan menyiapkan huntara hingga hunian tetap (huntap) lengkap dengan sertifikat kepemilikan.

“Sertifikat nanti akan diurus. Ibu Bapak tidak perlu khawatir, akan dapat rumah berikut sertifikatnya,” ucapnya beberapa waktu lalu.