SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menyusun strategi penguatan fiskal, guna memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 berjalan optimal. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika ekonomi dan tantangan pendapatan daerah.

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, realisasi belanja daerah Provinsi Jateng pada tahun 2025 menjadi yang terbaik di Pulau Jawa.

Berdasarkan data hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp23,76 triliun dan realisasi belanja mencapai Rp23,87 triliun. Meskipun terdapat selisih belanja sebesar Rp109,24 miliar, akan tetapi berkat realisasi pembiayaan neto sebesar Rp576,95 miliar, posisi rekening kas daerah masih terjaga positif dengan sisa anggaran sebesar Rp467,70 miliar.

Dengan kondisi fiskal 2025 tersebut, Gubernur menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, untuk memperketat efisiensi anggaran dengan menyusun program-program yang menjadi skala prioritas pada tahun 2026. 

"Hal ini agar efisiensi belanja dan pengelolaan dana transfer daerah tetap terjaga," ucapnya dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Kegiatan (POK) APBD TA 2025 dan Percepatan Pelaksanaan APBD TA 2026 Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang pada Selasa, 10 Februari 2026.

Gubernur menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang tepat sasaran untuk mencegah terjadinya defisit maupun pemborosan anggaran. Ia juga menyoroti piutang pajak dari sektor opsen pajak yang harus segera dituntaskan.

Selain efisiensi internal, ia juga mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengoptimalkan kinerjanya. Selain itu, badan usaha ini harus berorientasi pada hasil nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"BUMD harus memberikan kontribusi nyata bagi Pemprov, bukan untuk Gubernur atau Sekda (Sekretaris Daerah) secara pribadi. Orientasinya harus hasil untuk kemakmuran masyarakat," tegasnya.

Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, menambahkan bahwa akselerasi pendapatan dan penajaman efisiensi belanja menjadi kunci kesehatan anggaran. Berdasarkan data tahun 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 96,38% dari target.

Ia mengakui, adanya tantangan berat di sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akibat kondisi ekonomi makro dan kebijakan nasional terkait kendaraan listrik yang membebaskan biaya BBNKB.

Guna menjaga keseimbangan fiskal pada tahun 2026, Pemprov Jateng berencana melakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp814 miliar melalui dua jalur. Pertama, optimalisasi pendapatan yang berfokus pada peningkatan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat, dan Pajak Air Permukaan. Sektor-sektor ini akan diakselerasi melalui kolaborasi lintas sektor.

Kedua, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja, di mana seluruh OPD diinstruksikan untuk menyisir kembali program kerja tanpa mengabaikan capaian target kinerja utama.