SEMARANG — Berkat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan asosiasi perumahan, angka backlog atau kebutuhan rumah di Jawa Tengah berkurang sebanyak 274.514 unit pada tahun 2025. 

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengungkapkan, backlog rumah di Jateng pada awal tahun 2025 jumlahnya mencapai 1.332.968 unit. Sepanjang tahun lalu, kebutuhan itu sudah terpenuhi sekitar 274.514 unit, sehingga masih menyisakan backlog sekitar 1.058.454 unit.

"Ini pekerjaan rumah yang harus kita keroyok bersama-sama dengan menggandeng Real Estate Indonesia (REI), termasuk asosiasi rumah yang lain," ucapnya saat menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) REI Jateng di Wisma Perdamaian, Kota Semarang pada Rabu, 11 Februari 2026. 

Maka dari itu, ia mendorong persoalan backlog rumah bisa segera dituntaskan sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di wilayahnya. Guna menggenjot hal tersebut, Pemprov Jateng juga memiliki program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), serta rehabilitasi maupun pembangunan rumah untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Gubernur berharap, asosiasi dan pengembang perumahan di wilayahnya dapat menyediakan rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, sekaligus mendukung program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

"Ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan. Insyaallah kita sanggup, sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat di Jawa Tengah terpenuhi," katanya.

Meskipun demikian, Gubernur menekankan bahwa pengembangan perumahan harus memperhatikan lahan yang tersedia. Ia menegaskan, tidak boleh ada alih fungsi atau perubahan lahan sawah dilindungi (LSD) menjadi permukiman. Oleh sebab itu, Setiap pengembangan perumahan harus dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan terkait tata ruang di masing-masing wilayah.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD REI Jateng, Hermawan Mardiyanto, mengatakan, dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berperan sangat besar dalam mewujudkan rumah layak huni. Setiap tiga bulan sekali, REI Jateng rutin melakukan evaluasi bersama Gubernur terkait percepatan program 3 Juta Rumah yang digagas oleh Presiden RI.

"Masyarakat masih sangat butuh rumah. Kami selaku asosiasi, mengimbau anggota untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak melanggar aturan," katanya.

Ia menjelaskan, keberadaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI juga sangat membantu untuk memenuhi target pengembangan perumahan. Apalagi dengan adanya penambahan kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yakni program bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).