Follow Us :              

Gubernur Tegaskan Tidak Boleh Ada Permainan Harga Pangan Jelang Ramadan dan Idulfitri 2026

  11 February 2026  |   12:30:00  |   dibaca : 273 
Kategori :
Bagikan :


Gubernur Tegaskan Tidak Boleh Ada Permainan Harga Pangan Jelang Ramadan dan Idulfitri 2026

11 February 2026 | 12:30:00 | dibaca : 273
Kategori :
Bagikan :

Foto : Fajar (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Fajar (Humas Jateng)

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menegaskan, pengendalian harga pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026 harus menjadi perhatian utama bagi seluruh kepala daerah di wilayahnya. 

Ia meminta, jangan sampai ada lonjakan harga pangan akibat distribusi yang tersendat maupun permainan pasar.

“Tidak boleh ada sumbatan distribusi, tidak boleh ada permainan harga. BUMD harus hadir,” ucapnya dalam acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jawa Tengah, di Kota Semarang pada Rabu, 11 Februari 2026.

Gubernur mengatakan, kebutuhan masyarakat akan meningkat saat Ramadan dan Idulfitri. Oleh karena itu, pengendalian harga harus dilakukan sejak awal, terutama untuk komoditas strategis, seperti cabai, bawang merah, beras, dan minyak goreng.

“Kebutuhan masyarakat meningkat, maka potensi kenaikan harga juga meningkat. Itu harus dikendalikan oleh para bupati dan wali kota di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Ia juga meminta setiap kabupaten/kota memasang dashboard (papan pemantauan) harga komoditas di pasar-pasar besar atau induk yang rutin diperbarui, agar masyarakat dapat memantau langsung perkembangan harga.

Dashboard harga itu harus ada di pasar dan terus di-update. Biar masyarakat tahu, transparan, dan tidak ada permainan harga. Itu tanggung jawab pemerintah setempat,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur mengingatkan bahwa daerah sentra produksi tidak boleh kekurangan pasokan akibat penyaluran bahan pangan yang tidak terkendali.

“Jangan sampai daerah sentra malah kekurangan. Distribusi harus dikawal,” katanya.

Selain pengendalian inflasi, ia menekankan pentingnya menjaga lahan pertanian melalui percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Saat ini, ada sekitar 1,3 juta hektare lahan pertanian di Jateng yang harus dipertahankan.

“Lahan pertanian harus kita pertahankan. Produksi pangan harus kita tingkatkan, teknologi pertanian harus kita dorong,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho, menyampaikan bahwa inflasi Jateng pada Januari 2026 sebesar 2,83% secara tahunan (Year on Year/YoY), dengan deflasi 0,35% secara bulanan (Month to Month/MtM).

“Inflasi Jawa Tengah masih berada dalam rentang sasaran dan relatif terjaga. Deflasi Januari terutama, didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring masuknya masa panen dan normalisasi permintaan pasca-Nataru (Natal dan tahun baru),” ucapnya.

Namun, ia mengingatkan risiko kenaikan harga pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tetap perlu diantisipasi.

“Secara historis, komoditas seperti beras dan aneka cabai, sering menjadi penyumbang inflasi saat Ramadan dan Idulfitri. Karena itu, penguatan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi kunci,” ujarnya.


Bagikan :

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menegaskan, pengendalian harga pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026 harus menjadi perhatian utama bagi seluruh kepala daerah di wilayahnya. 

Ia meminta, jangan sampai ada lonjakan harga pangan akibat distribusi yang tersendat maupun permainan pasar.

“Tidak boleh ada sumbatan distribusi, tidak boleh ada permainan harga. BUMD harus hadir,” ucapnya dalam acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jawa Tengah, di Kota Semarang pada Rabu, 11 Februari 2026.

Gubernur mengatakan, kebutuhan masyarakat akan meningkat saat Ramadan dan Idulfitri. Oleh karena itu, pengendalian harga harus dilakukan sejak awal, terutama untuk komoditas strategis, seperti cabai, bawang merah, beras, dan minyak goreng.

“Kebutuhan masyarakat meningkat, maka potensi kenaikan harga juga meningkat. Itu harus dikendalikan oleh para bupati dan wali kota di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Ia juga meminta setiap kabupaten/kota memasang dashboard (papan pemantauan) harga komoditas di pasar-pasar besar atau induk yang rutin diperbarui, agar masyarakat dapat memantau langsung perkembangan harga.

Dashboard harga itu harus ada di pasar dan terus di-update. Biar masyarakat tahu, transparan, dan tidak ada permainan harga. Itu tanggung jawab pemerintah setempat,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur mengingatkan bahwa daerah sentra produksi tidak boleh kekurangan pasokan akibat penyaluran bahan pangan yang tidak terkendali.

“Jangan sampai daerah sentra malah kekurangan. Distribusi harus dikawal,” katanya.

Selain pengendalian inflasi, ia menekankan pentingnya menjaga lahan pertanian melalui percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Saat ini, ada sekitar 1,3 juta hektare lahan pertanian di Jateng yang harus dipertahankan.

“Lahan pertanian harus kita pertahankan. Produksi pangan harus kita tingkatkan, teknologi pertanian harus kita dorong,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho, menyampaikan bahwa inflasi Jateng pada Januari 2026 sebesar 2,83% secara tahunan (Year on Year/YoY), dengan deflasi 0,35% secara bulanan (Month to Month/MtM).

“Inflasi Jawa Tengah masih berada dalam rentang sasaran dan relatif terjaga. Deflasi Januari terutama, didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring masuknya masa panen dan normalisasi permintaan pasca-Nataru (Natal dan tahun baru),” ucapnya.

Namun, ia mengingatkan risiko kenaikan harga pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tetap perlu diantisipasi.

“Secara historis, komoditas seperti beras dan aneka cabai, sering menjadi penyumbang inflasi saat Ramadan dan Idulfitri. Karena itu, penguatan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi kunci,” ujarnya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu