SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., buka suara perihal Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Cilacap. 

Ia menyatakan, pihaknya sudah berulang kali menekankan pentingnya integritas bagi para kepala daerah, wakil kepala daerah, dan aparatur sipil negara (ASN). 

"Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan," ucapnya di Semarang pada Sabtu, 14 Maret 2026.

Pemerintah Provinsi Jateng juga telah bekerja sama dengan KPK untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, termasuk berkolaborasi dengan tim Korsupgah (Koordinasi-Supervisi dan Pencegahan) KPK untuk memberikan pengarahan kepada para kepala daerah hingga anggota DPRD. 

Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia lalu, para kepala daerah juga telah diperingatkan jangan sampai melakukan penyimpangan anggaran, dan yang paling penting adalah tidak boleh melanggar hukum.

Terkait proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Bupati Cilacap, Gubernur menghormati langkah yang diambil oleh lembaga antikorupsi tersebut.

Gubernur pun kembali menekankan agar kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi para bupati-wali kota beserta para wakilnya, dan ASN.

"Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya di mulut, tetapi juga diwujudkan dalam perbuatan," ucapnya.

Perbuatan yang ia maksudkan adalah tindakan yang tidak melanggar hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Hal itu dinilai penting, sehingga birokrasi bisa berjalan dengan bersih dan baik.

"Clean government dan good governance itu harus jadi nafas bupati dan wali kota, termasuk ASN-nya," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk tetap optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih, saat ini pemerintah daerah sedang bersiap memberikan layanan untuk mudik dan balik Lebaran 2026.