SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit campak, melalui penguatan imunisasi dan edukasi. Hal itu sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi potensi lonjakan penyakit tersebut. 

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan, kewaspadaan terhadap campak perlu ditingkatkan, mengingat daya tularnya yang sangat tinggi. 

“Maka penguatan imunisasi menjadi kunci, tidak hanya untuk campak, tetapi juga penyakit menular lainnya, seperti TBC,” ujarnya usai menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Gedung Merah Putih, Kompleks Kantor Gubernur Jateng pada Senin, 30 Maret 2026. 

Kunjungan itu membahas mengenai Kesiapsiagaan Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak di Provinsi Jawa Tengah.  

Saat ini, KLB campak tercatat terjadi di 3 kabupaten, yakni Cilacap, Klaten, dan Pati. Selain itu, ada 2 daerah dengan status suspek, yaitu Brebes dan Kudus. Meskipun sebagian besar wilayah masih dalam kondisi terkendali, potensi penyebaran campak tetap menjadi perhatian.

Wagub mengatakan, tingginya kasus campak merupakan dampak dari terganggunya layanan imunisasi saat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Pemprov Jateng kini mendorong percepatan pemulihan cakupan imunisasi di seluruh wilayah.

“Ini menjadi momentum untuk mengejar ketertinggalan. Kami terus menggerakkan kembali imunisasi dan memperkuat kampanye kepada masyarakat,” tegasnya.

Upaya tersebut juga didukung dengan capaian imunisasi yang cukup baik. Pada tahun 2025, cakupan vaksinasi MR (Measles/campak-Rubella) bayi di Jateng mencapai 106,7% atau melampaui target. Namun, masih ada kantong-kantong wilayah dengan cakupan rendah yang berpotensi menjadi titik penularan.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, mengapresiasi kinerja Pemprov Jateng dalam menjaga cakupan imunisasi di tengah populasi besar.

“Jawa Tengah ini berhasil, karena dengan populasi besar, cakupan imunisasi di bawah 95% hanya di sedikit kabupaten/kota,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menilai, upaya Pemprov Jateng dalam mendorong penguatan imunisasi sudah berjalan baik, tetapi masih perlu diperkuat melalui edukasi publik yang lebih masif dan kolaboratif.

“Edukasi harus terus dilakukan, melibatkan guru, orang tua, hingga influencer. Ini tidak bisa hanya dilakukan pemerintah sendiri,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masih adanya penolakan imunisasi oleh sebagian orang tua, yang berpotensi memperluas penularan di masyarakat. Oleh karena itu, peran sekolah dan tenaga pendidik dinilai penting dalam memberikan pemahaman kepada orang tua.