SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat sebanyak 162 kejadian bencana terjadi di wilayahnya sejak 1 Januari–12 April 2026. Adapun dari jumlah tersebut, bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan cuaca ekstrem masih mendominasi.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Gedung A Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang pada Rabu, 22 April 2026. 

Ia menyatakan, Pemprov Jateng berkomitmen untuk terus memperkuat sistem penanggulangan bencana secara komprehensif, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.

“Kami juga melakukan langkah-langkah strategis, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten/kota,” ucapnya. 

Upaya-upaya yang dilakukan saat terjadi bencana, di antaranya penguatan logistik kebencanaan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi bantuan dilakukan dengan cepat dan tepat saat terjadi bencana. Selain itu, melakukan peningkatan kapasitas daerah, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

“Kami juga melakukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh (pihak yang terlibat dalam) upaya penanggulangan bencana. Alhamdulillah ini berjalan secara terpadu dan efektif,” ucap Wagub. 

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung terkait penanganan bencana tanah gerak yang terjadi di Kabupaten Tegal dan Kota Semarang. 

Sebagai informasi, bencana tanah gerak terjadi di sejumlah titik di Jateng. Salah satunya di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Peristiwa yang terjadi sejak awal Februari 2026 itu merusak ratusan rumah serta infrastruktur warga. Sementara di Kota Semarang, bencana tanah gerak terjadi di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, pada periode Februari hingga April 2026. 

Wagub menilai, bencana tanah gerak membutuhkan perhatian khusus, karena peristiwa ini sulit diprediksi serta dapat merusak infrastruktur dan tempat tinggal warga dalam waktu sekejap.

Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, merespons dengan memastikan bahwa persoalan hunian korban tanah gerak akan segera dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Aspirasi ini akan kami sampaikan langsung ke pusat. Kami akan koordinasi dengan BNPB, agar penyelesaian hunian yang seharusnya sudah berjalan bisa segera direalisasikan,” tegasnya.

Selain penanganan tanah gerak, pertemuan tersebut juga menyinggung sejumlah upaya mitigasi bencana, seperti rencana pembangunan kolam retensi di Pati dan Kudus, serta kelanjutan proyek tanggul laut di Sayung, Demak.

Dalam kesempatan itu, Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan bantuan untuk Jateng dengan total nilai mencapai triliunan rupiah. Bantuan tersebut, meliputi dukungan dari Kementerian Sosial sebesar Rp 2,76 triliun; sertifikasi halal gratis untuk 95.045 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) senilai Rp21,8 miliar; program Baznas Rp4,08 miliar; dukungan dari BNPB sebesar Rp2,3 miliar; serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Rp7,95 miliar.