YOGYAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai salah satu pemerintah daerah berprestasi untuk kategori Pengendalian Inflasi, berdampingan dengan Provinsi Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dalam acara Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Jawa-Bali 2026 di Yogyakarta Marriott Hotel pada Kamis malam, 4 Juni 2026.

Gubernur menyatakan, penghargaan tersebut memicu semangat pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya. Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah provinsi, tetapi perlu melibatkan bupati-wali kota, bahkan pemerintah desa. 

Ia menyebut, pengendalian inflasi menjadi hal yang sangat penting agar kebutuhan dan daya beli masyarakat tercukupi, baik dalam hal ketersediaan bahan pokok penting maupun keterjangkauan harga. 

Oleh karena itu, kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, hingga perbankan perlu dilakukan, agar distribusi bahan pokok penting berjalan dengan baik sampai ke tangan konsumen/masyarakat.

"Misalnya bawang merah kita distribusikan, cabai bisa kita distribusikan, sehingga keterjangkauan ini menjadi penting (dan) inflasi bisa kita tekan," ucap Gubernur.

Ia menegaskan, prestasi yang telah dicapai akan terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen dan potensi masyarakat yang ada.

Selain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, beberapa pemerintah kabupaten/kota juga mendapatkan penghargaan, di antaranya Kota Semarang meraih peringkat Terbaik III Tingkat Kota Kategori Penurunan Stunting. Selanjutnya, Kabupaten Sukoharjo Terbaik II Tingkat Kabupaten Kategori Pengendalian Inflasi. Kemudian, Kota Magelang Terbaik I dan Kota Surakarta Terbaik II Tingkat Kota Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran.

Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan bahwa Apresiasi Pemerintah Daerah pada gelombang pertama ini terdiri dari empat kategori. Bahkan, penilaian yang dilakukan oleh dewan juri menghasilkan nilai akhir dengan selisih yang tipis.

Apresiasi Pemerintah Daerah ini dilakukan untuk menilai kinerja setiap pemerintah daerah, sekaligus menjadi pemicu agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai apresiasi, diberikan pula insentif bagi pemerintah daerah yang berprestasi.

"Masih banyak kepala daerah yang memiliki kinerja baik dan membawa daerahnya meraih prestasi," katanya.

Ia mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah bukan sekadar bentuk apresiasi, melainkan upaya menghadirkan lebih banyak contoh kepemimpinan yang berhasil menjawab kebutuhan masyarakat.

"Sebetulnya banyak sekali kepala daerah yang memiliki kinerja dan prestasi yang bagus. Ini perlu diangkat. Perlu diangkat bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang juga bagus," ucapnya.

Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat menggelar apresiasi berbasis regional agar setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing. Dengan skema tersebut, daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih kecil tetap dapat menunjukkan inovasi dan capaian terbaiknya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, menilai bahwa capaian daerah penerima penghargaan menunjukkan kemajuan yang relatif merata. Menurutnya, selisih nilai antarpemenang tidak terpaut jauh.

Ia mengingatkan, penghargaan yang diraih bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk mempertahankan dan meningkatkan berbagai capaian.