SEMARANG — Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya, membeli telur dari peternak lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku MBG di Jawa Tengah yang diselenggarakan di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Jumat, 12 Juni 2026. 

Ia mengatakan, keberadaan ribuan dapur MBG seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, khususnya bagi peternak, petani, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal.

"Hari ini kita ingin memastikan bahwa para peternak dan petani, benar-benar merasakan keberadaan program MBG. Adanya SPPG ini harus bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat," ucap Wagub yang merangkap sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program MBG Jateng.

Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), rata-rata kebutuhan telur untuk seluruh SPPG di Jateng mencapai 720.902 kg/minggu. Namun, angka itu masih jauh dibandingkan potensi produksi telur di provinsi ini yang mencapai sekitar 7,3 juta ton/tahun. Diketahui, penyerapan dari SPPG di Jateng belum sebanyak itu. 

Meskipun demikian, komoditas daging ayam menunjukkan serapan yang lebih tinggi. Kebutuhan daging ayam sebanyak 1.452.587 kg/minggu atau sekitar 75,5 ribu ton/tahun. Angka tersebut setara 1,3% dari total potensi produksi ayam di Jateng.

Guna mendongkrak penyerapan produksi telur di wilayahnya, Pemprov Jateng akan menyiapkan kesepakatan bersama dengan asosiasi peternak, koperasi, serta pemangku kepentingan lain agar kebutuhan bahan baku SPPG diprioritaskan dari daerah sendiri.

"Kita akan membuat kesepakatan bahwa SPPG harus menyerap kebutuhan bahan pokok dari Jawa Tengah, khususnya telur, ayam, dan ikan. Harus membeli di sini," ucap Wagub.

Ia mencontohkan, apabila SPPG berada di Kabupaten Banjarnegara, maka kebutuhan telur, sayur, maupun bahan pangan lain, idealnya dipenuhi terlebih dahulu dari pemasok di wilayah tersebut.

Selain memperkuat ekonomi lokal, langkah itu juga diharapkan dapat menekan biaya distribusi serta menjaga stabilitas harga di tingkat petani maupun peternak.

Wagub mengakui, saat ini masih terdapat laporan bahwa sebagian peternak menjual telur dengan harga Rp20.000-Rp21.000/kg, atau jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) dari pemerintah sebesar Rp26.000/kg.

"Kita ingin memastikan ekonomi masyarakat tumbuh. Jangan sampai bahan baku diambil dari masyarakat, tetapi harganya justru di bawah harga acuan pemerintah," ujarnya.

Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, menambahkan bahwa kesepakatan tersebut nantinya menjadi bentuk komitmen bersama agar bahan baku lokal terserap secara lebih optimal.

Ia mengatakan, pengawasan program MBG akan diperkuat melalui Satgas di kabupaten/kota dan BGN untuk memastikan rantai pasok berjalan sesuai tujuan program.

Saat ini, program MBG di Jateng telah melibatkan 7.312 UMKM, 2.407 koperasi, 91 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 161 BUMDes, 18 BUMDes Bersama, serta 7.967 supplier (pemasok) lainnya, sebagai bagian dari ekosistem penyedia bahan pangan.