KLATEN — Sebanyak 2.596 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Klaten resmi keluar dari data kemiskinan. Sebab, mereka berhasil meningkatkan kesejahteraannya dan siap hidup mandiri.

Hal itu ditandai dengan acara wisuda graduasi mandiri di Graha Bung Karno, Kabupaten Klaten pada Selasa, 30 Juni 2026.

Pada Tahap I 2026, terdapat 54.555 Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kabupaten Klaten. Adapun dari jumlah tersebut, sebanyak 2.596 keluarga berhasil graduasi serta meningkatkan kesejahteraannya. Rinciannya, sebanyak 992 keluarga memilih graduasi mandiri, karena mereka menyatakan sudah mampu dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah, serta sebanyak 1.604 keluarga berhasil graduasi setelah memperoleh Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).

Salah satu dari ribuan KPM PKH yang mengikuti wisuda graduasi mandiri adalah Sri Giatmi. Warga Desa Bero, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, itu ikut graduasi mandiri setelah merasa mampu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap, lebih banyak masyarakat yang ikut KPM PKH segera wisuda graduasi.

"Graduasi ini bagi kita yang sudah mampu, kalau belum cukup ya belum berani untuk graduasi. Cukup nggak cukup kan kita sendiri yang merasakan, kalau saya sendiri alhamdulilah sudah merasa cukup, karena sudah dibantu oleh pemerintah sampai sekarang. Saya sudah mensyukuri apa yang saya lakukan dari berdagang itu, hasil dari keluarga bisa cukup untuk kebutuhan sehari-hari," ujar Sri yang sekarang berjualan jamu keliling.

Ia menceritakan bahwa dirinya ikut KPM PKH sejak tahun 2013. Saat itu, kondisi keluarganya sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk membelikan jajan anak juga susah. Setelah dapat PKH, ia memperoleh bantuan biaya sekolah untuk anak, serta kebutuhan anak dan keluarga juga dapat dipenuhi.

Bahkan, Sri Giatmi masih bisa menyisihkan uang PKH untuk modal usaha, seperti membeli alat bahan dan peralatan. Hingga akhirnya, sekarang ia mendapatkan pemasukan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tak hanya itu, anak pertamanya saat ini sudah bekerja di pabrik dengan penghasilan tetap, serta anak keduanya sudah kelas 3 SMP.

"Buat teman-teman semua yang sudah merasa cukup, mari kita memberanikan diri untuk graduasi mandiri, karena yang lebih membutuhkan dari kita itu banyak sekali," tutur ibu dua anak itu.

Dalam acara ini juga disalurkan bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dari Kementerian Sosial. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penerima manfaat, memberikan modal usaha, serta membuka akses terhadap berbagai peluang ekonomi. Diketahui, modal usaha yang diberikan nilainya bisa mencapai Rp5 juta per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Alhamdulillah saya dapat bantuan peralatan untuk jualan bakso. Usaha sudah berjalan 6 bulan. Saya juga sudah graduasi. Program ini bisa mengembangkan usaha kami. Semoga perekonomian kami sekeluarga bisa berjalan lancar, jualan tetap jalan," ucap Tri Suwiyem, penerima manfaat asal Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K. mengapresiasi 2.596 KPM PKH yang sudah graduasi. Artinya, ribuan keluarga tersebut sudah dapat berdiri di kakinya sendiri tanpa menerima bantuan sosial dari pemerintah. Harapannya, semangat dari mereka yang sudah graduasi bisa ditularkan kepada masyarakat lainnya.

"Jadi graduasi ini tidak hanya di Klaten, ada juga di Kendal, kemudian ada di Brebes. Mereka sudah bisa berdiri sendiri, sehingga tidak memerlukan bantuan sosial lagi. Mereka sudah terangkat dari miskin, (dan mampu) berdiri sendiri,” katanya. 

Ia menyampaikan, upaya memerangi kemiskinan harus dilakukan bersama-sama. Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan instansi terkait, termasuk perusahaan-perusahaan menjadi hal yang sangat penting. Tercatat, penurunan angka kemiskinan di Jateng dari 9,58% menjadi 9,39% pada tahun 2025.

"Kolaborasi ini penting untuk mengeroyok masyarakat miskin dan miskin ekstrem agar bisa kita graduasi," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono. Menurutnya, Gubernur dan para bupati telah bekerja keras untuk menuntaskan persoalan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem. Maka dari itu, keterbukaan data masyarakat miskin di tiap daerah menjadi hal yang penting agar intervensi yang dilakukan dapat dilakukan dengan tepat.