SEMARANG — Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengusulkan agar pendidikan vokasi di Indonesia mulai dikenalkan sejak SMP. 

Menurutnya, penguatan pendidikan vokasi tidak cukup apabila diberikan saat siswa mulai masuk ke SMK, tetapi perlu dibangun lebih dini agar peserta didik memiliki arah pengembangan kompetensi yang jelas sesuai minat dan bakatnya.

"Kalau kita bicara tentang vokasi, harusnya tidak dimulai dari SMK, akan tetapi di bawahnya, yaitu di jenjang SMP," ucap Wagub saat membuka The 8th International Conference on Vocational Education Applied Science and Technology (ICVEAST) 2026 yang diselenggarakan Universitas Indonesia bekerja sama dengan Universitas Diponegoro di Hotel Gumaya, Kota Semarang pada Kamis, 16 Juli 2026.

Ia menilai, pengenalan pendidikan vokasi sejak dini akan memberi ruang lebih luas bagi peserta didik untuk mengenali potensi diri sekaligus menentukan bidang keahlian yang ingin didalami. Dengan begitu, saat memasuki SMK mereka tidak sekadar belajar keterampilan dasar, tetapi sudah memiliki arah pengembangan kompetensi yang lebih jelas.

Wagub menyampaikan, konsep tersebut sebenarnya mulai diterapkan di lingkungan madrasah. Ia mencontohkan keberadaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sains di bawah Kementerian Agama yang mampu menguatkan pembelajaran sains dan teknologi sejak jenjang pendidikan menengah pertama.

"Di Kementerian Agama sudah ada MTs Sains. Artinya sudah mulai diarahkan ke teknologi. Harusnya ada SMP-SMP yang juga mengarah ke vokasi, sehingga bisa berkesinambungan dengan SMK," katanya.

Selain dimulai lebih dini, Wagub menilai bahwa pendidikan vokasi juga harus memiliki jalur yang berkelanjutan hingga perguruan tinggi. 

Menurutnya, pembelajaran di SMK menjadi tahap perkenalan bagi para siswa, sehingga mereka perlu didorong untuk melanjutkan pendidikan vokasi ke jenjang diploma maupun sarjana terapan.

"Vokasi itu tidak selesai di jenjang SMK, harus dilanjutkan. Tiga tahun di SMK itu sebenarnya baru tahap pengenalan. Pendalamannya harus ada di universitas melalui pendidikan vokasi," ujarnya.

Guna mendukung pengembangan pendidikan vokasi, Wagub berharap bahwa pemerintah, perguruan tinggi, maupun berbagai lembaga dapat memperluas akses beasiswa bagi lulusan SMK, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu, agar mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.

Ia menyampaikan, orientasi pendidikan vokasi juga perlu bergeser. Lulusan vokasi tidak cukup dipersiapkan hanya untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga didorong menjadi pencipta solusi melalui penguasaan berbagai teknologi.

_"Mindset_-nya sudah bukan lagi kita menjadi pegawai atau buruh, akan tetapi bagaimana kita menciptakan sesuatu yang benar-benar bermanfaat," katanya.

Wagub mencontohkan, pengembangan teknologi desalinasi yang dikembangkan perguruan tinggi sebagai solusi penyediaan air bersih bagi daerah yang mengalami kesulitan mengakses air bersih dan layak minum di pesisir Jateng. Ia mengatakan, inovasi seperti itu lahir dari penguasaan ilmu terapan yang menjadi roh pendidikan vokasi.

Selain kompetensi teknis, Wagub juga menekankan pentingnya pembentukan karakter. Menurutnya, disiplin, etos kerja, dan kepatuhan terhadap aturan harus berjalan seiring dengan penguasaan teknologi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang siap bersaing di dunia kerja.

Wagub berharap, hasil konferensi internasional tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Sementara itu, Wakil Rektor IV Undip, Wijayanto, mencontohkan negara Jerman dan Belanda telah mengenalkan pemetaan bakat sejak usia sekolah. Melalui mekanisme tersebut, peserta didik diarahkan pada jalur akademik maupun vokasi sesuai potensi masing-masing.

"Di sana vokasi bukan nomor dua. Mereka melakukan tes bakat, sehingga anak-anak bisa dipetakan sesuai potensinya. Ada yang lebih cocok menjadi ilmuwan, ada yang lebih pas menjadi teknokrat. Keduanya sama-sama dibutuhkan untuk membangun negara," ucapnya.

Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi referensi bagi Indonesia untuk memperkuat pendidikan vokasi dimulai dari jenjang pendidikan yang lebih awal, sehingga peserta didik memiliki arah pengembangan kompetensi yang lebih jelas dan vokasi tidak lagi dipandang sebagai pilihan kedua.