SEMARANG - Rafa Fidianto tidak membiarkan kegagalannya masuk ke sekolah negeri mengubur cita-citanya. Pada hari pertama mengenakan seragam SMA di tahun 2026, anak pengemudi ojek online itu duduk bersama teman-teman barunya di SMA Laboratorium UPGRIS, Kota Semarang.

Jalan Rafa menuju bangku SMA sempat tersendat, karena nilainya belum cukup untuk membawanya lolos ke sekolah negeri. Meskipun demikian, program Sekolah Kemitraan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka jalan lain. Berkat program itu, ia kini dapat melanjutkan pendidikan secara gratis dan memelihara mimpinya menjadi tentara.

“Sebelumnya saya sempat ikut mendaftar ke sekolah negeri, tetapi nilai saya tidak cukup. Saya senang bisa sekolah di sini, karena bisa mendapat banyak teman,” ucap Rafa saat ditemui pada Senin, 13 Juli 2026.

Menjelang Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, kisah Rafa menjadi potret kehadiran pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, layanan pendidikan diperluas melalui sekolah negeri, kemitraan dengan sekolah swasta, sekolah khusus bagi atlet muda, hingga pendidikan di luar negeri.

Pada tahun ajaran 2026/2027, sebanyak 231.724 kursi disediakan di SMA, SMK, dan SLB Negeri. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 40,83% dari perkiraan lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah. Para siswa dibebaskan dari biaya operasional sekolah, antara lain SPP dan iuran wajib, paket buku pelajaran, serta kegiatan akademik dan ekstrakurikuler tertentu.

Namun, karena daya tampung sekolah negeri belum mampu menjangkau seluruh lulusan, maka Pemprov Jateng menggandeng 139 sekolah swasta, terdiri dari 56 SMA dan 83 SMK, melalui program Sekolah Kemitraan. Program tersebut menyasar calon murid dari keluarga kurang mampu kategori desil 1-4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah mitra dilarang menarik biaya pendidikan dari peserta program.

Pada tahun ajaran ini, sebanyak 3.676 siswa diterima melalui Sekolah Kemitraan, terdiri dari 1.036 siswa SMA dan 2.640 siswa SMK. Jumlah tersebut bertambah 1.273 siswa dibandingkan tahun ajaran sebelumnya yang menjangkau 2.390 siswa. Pemprov Jateng menyediakan bantuan Rp2 juta per murid setiap tahun, dengan daya tampung program mencapai 5.004 kursi.

Dukungan bagi keluarga kurang mampu juga diberikan melalui bantuan pembiayaan pendidikan. Pada tahun 2025, Pemprov Jateng menyalurkan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) kepada 10.000 siswa, masing-masing sebesar Rp1 juta. Selain itu, sebanyak 1.100 anak tidak sekolah (ATS) mendapat BSM dengan nilai Rp2 juta per siswa.

Pada tahun 2026, BSM kembali diberikan kepada 10.000 siswa dengan nominal Rp1 juta per siswa. Dukungan pembiayaan juga diberikan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), dengan perhitungan pendekatan siswa miskin, yang menjangkau 50.620 siswa dengan nominal Rp1 juta per siswa.

Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerataan pendidikan tidak hanya dilakukan dengan menambah daya tampung sekolah, tetapi juga melalui dukungan pembiayaan agar kondisi ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk tetap bersekolah.

Perluasan kesempatan belajar itu diiringi komitmen menjaga proses penerimaan murid tetap adil. Peringatan “no titip, no jastip” berulang kali disampaikan Gubernur Jateng dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan pendidikan. SPMB Jawa Tengah harus dilaksanakan secara transparan, terbuka, objektif, dan tanpa diskriminasi, serta diawasi oleh Ombudsman.

“Tidak ada satu pun SMA di tempat kita yang titip-titip. No titip, no jastip. Kalau ada, saya copot kepseknya,” tegasnyabeberapa waktu lalu.

Hal ini menjadi bagian dari upaya memastikan kursi sekolah diberikan berdasarkan ketentuan, bukan karena kedekatan maupun campur tangan pihak tertentu. Dengan begitu, program sekolah gratis dan Sekolah Kemitraan benar-benar menjangkau anak-anak yang berhak menerima.

Gubernur menegaskan, pendidikan merupakan jalan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus memutus mata rantai kemiskinan. Kondisi ekonomi, menurutnya, tidak boleh membuat anak kehilangan kesempatan belajar. 

“Pendidikan ini merupakan investasi masa depan,” ucapnya.

Pemprov Jateng juga membuka ruang khusus bagi anak-anak yang memiliki bakat dan prestasi olahraga melalui SMA Negeri Keberbakatan Olahraga atau SMANKO Jawa Tengah. Sekolah berasrama di Kawasan Olahraga Jatidiri, Kota Semarang, itu memungkinkan para atlet muda tetap mengikuti pendidikan formal tanpa meninggalkan latihan dan kompetisi. 

Pada tahun ajaran 2025/2026, SMANKO menampung 252 murid, terdiri dari 108 siswa kelas X dan 144 siswa kelas XI. Sebanyak 21 cabang olahraga menjadi fokus pembinaan, di antaranya atletik, angkat besi, panjat tebing, dan wushu. Pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2025, siswa SMANKO turut menyumbangkan 6 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu untuk Jawa Tengah.

Penerimaan atlet pelajar kembali dibuka untuk tahun ajaran 2026/2027. Siswa yang lolos memperoleh fasilitas berupa asrama, konsumsi, pembebasan biaya pendidikan dan latihan, perlengkapan atlet, uang saku bulanan, program uji tanding dan kejuaraan, hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Ezar, atlet taekwondo asal Cilacap yang menjadi bagian dari SMANKO, menilai sekolah tersebut memperlihatkan dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet muda.

“Terima kasih Bapak Gubernur Jawa Tengah, dengan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, untuk meraih prestasi,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan, pemerataan akses dan pendampingan terhadap siswa berprestasi harus berjalan beriringan.

“Kami ingin memastikan akses pendidikan merata, sekaligus memberi ruang bagi bakat dan prestasi generasi muda Jawa Tengah untuk tumbuh,” ujarnya.

Jangkauan layanan pendidikan juga diperluas melalui program Beasiswa Sister Province. Pemprov Jateng memfasilitasi siswa dari keluarga kurang mampu untuk menempuh pendidikan di Korea Selatan. Program ini dirancang sebagai pendidikan berbasis kompetensi kerja agar lulusannya mampu meningkatkan taraf ekonomi keluarga.

Animo terhadap program itu juga tinggi. Sebanyak 1.825 orang mendaftar, kemudian mengerucut menjadi 100 peserta dan kembali diseleksi menjadi 62 orang. Mereka menjalani pelatihan dan ujian kemampuan bahasa Korea sebagai salah satu tahapan penentuan keberangkatan. Kebutuhan utama, mulai dari pelatihan, tes, pendidikan, visa, hingga proses keberangkatan, difasilitasi melalui dukungan pemerintah dan mitra program.

Data Dinas Pendidikan Jawa Tengah per 22 Juli 2026, sebanyak 59 peserta telah memasuki proses pembuatan visa sebelum diberangkatkan ke Korea Selatan. Perkembangan itu menunjukkan program beasiswa telah bergerak dari proses seleksi menuju tahap pemberangkatan.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan, Beasiswa Sister Province bukan semata-mata program untuk mengirim para pelajar ke luar negeri. Program tersebut ditempatkan sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penuntasan kemiskinan.

“Ini salah satu dari program kita untuk masalah penuntasan kemiskinan,” ucapnya.

Dari ruang kelas di sekolah negeri dan swasta, asrama atlet di Jatidiri, pondok pesantren, hingga kampus-kampus di dalam dan luar negeri, layanan pendidikan Jawa Tengah menjangkau kebutuhan dan potensi yang berbeda. Kesempatan belajar tidak semestinya ditentukan oleh kemampuan ekonomi, keterbatasan daya tampung sekolah negeri, maupun kedekatan dengan pihak tertentu.

Memasuki usia ke-81, Jawa Tengah meneguhkan pendidikan sebagai investasi masa depan yang harus dapat diakses secara adil. Sebab, setiap anak yang tetap bersekolah, setiap atlet yang terus berprestasi, dan setiap pelajar yang berani menembus batas negara membawa harapan yang sama untuk memperbaiki kehidupan keluarga dan ikut membangun masa depan Jawa Tengah.