JAKARTA — Provinsi Jawa Tengah kembali menyabet penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik Tahun 2026. 

Penghargaan tersebut diterima oleh Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia — Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 sekaligus Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Kamis, 24 September 2026.

Gubernur mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi yang dilakukan di Jawa Tengah mampu mengendalikan harga bahan pokok penting sekaligus menjaga daya beli masyarakat, sehingga angka inflasi bisa tetap stabil. 

Tercatat, inflasi Jateng pada Agustus 2026 sebesar 3,08% (YoY), sedangkan inflasi nasional sebesar 3,19%. 

"Kita punya BUMD yang melakukan intervensi kebutuhan bahan pokok penting di seluruh kabupaten/kota, di samping intervensi yang dilakukan oleh dinas-dinas, Bank Indonesia (BI) Jateng, dan stakeholder terkait lainnya, sehingga ketersediaan (bahan pokok) dan keterjangkauan (harga) terus terjaga," ucap Gubernur.

Berdasarkan data tahun 2025, luas panen padi di Jateng mencapai 1,67 juta hektare, meningkat sekitar 120 ribu hektare atau 7,73% dibandingkan tahun 2024, dengan produksi sekitar 9,3 juta ton gabah kering giling (GKG). Kalau dikonversikan menjadi beras, sekitar 5,35 juta ton. Produksi ini berkontribusi sebesar 15,6% terhadap kebutuhan pangan nasional. 

Selain itu, produksi jagung juga meningkat 13,37% dari sekitar 2,43 juta ton menjadi 2,75 juta ton, dan menjadi peningkatan produksi terbesar di antara provinsi di Pulau Jawa.

Guna menjaga inflasi, intervensi penguatan produksi pangan juga dilakukan dari hulu hingga hilir. Apalagi, Jateng merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Intervensi dari sisi hulu dilakukan dengan perbaikan 108 daerah irigasi, penyediaan 5.400 pompa, penanganan banjir di 60 titik, penguatan pola tanam, menyediakan sarana produksi, corporate farming, memastikan ketersediaan benih, serta mengupayakan pengendalian hama.

Selain itu, Jawa Tengah juga memperkuat komoditas cabai, yang selama ini sensitif terhadap inflasi melalui program New Champion. Program ini dilakukan di lahan seluas 50 hektare yang ada di 7 kabupaten, yaitu Kabupaten Semarang, Temanggung, Wonosobo, Cilacap, Blora, Batang, dan Boyolali.

Tak hanya itu, Jateng juga mendorong pembangunan greenhouse (rumah kaca) melalui CSR perusahaan serta membangun komitmen petani champion atau petani penggerak untuk periode Oktober–Desember 2026, dengan target produksi sekitar 54.500 kg.

Sementara itu, intervensi di hilir dilakukan dengan penguatan rantai pasok melalui supply chain champion, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 1.053 kali, penguatan 368 kios pangan, serta penguatan BUMD sebagai off taker (pembeli) komoditas strategis. 

Kemudian, ada kerja sama antara Jateng dengan Provinsi Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Maluku Utara, dan lainnya. Upaya menjaga keterjangkauan harga melalui subsidi pangan untuk produsen dan konsumen senilai Rp5,135 miliar serta pemanfaatan e-purchasing untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah.

Di samping itu, Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) juga berperan dalam digitalisasi transaksi dan penguatan tata kelola ekonomi daerah. Dengan adanya digitalisasi ini, semua dapat dikelola dengan lebih efisien dan dapat dipantau secara real-time.

Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jateng pada 2025 mencapai 97,58 atau meningkat dari 96,25 pada 2024. Bahkan, Jateng meraih Peringkat II Championship P2DD 2025. 

Implementasinya sudah masuk ke berbagai layanan masyarakat, antara lain pengembangan New Sakpole, yakni aplikasi resmi dari Bapenda Jateng untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dengan berbagai kanal pembayaran, seperti virtual account bank/agregator, QRIS, transfer antarbank, dan Laku Pandai Bank Jateng. Selain itu, transaksi Samsat Budiman juga terus meningkat pada periode 2022–2025.

Fondasi digital tersebut terus diperluas. Bank Jateng memberikan dukungan melalui Smart Billing berbasis QRIS, Billing Center, dashboard monitoring, pendampingan roadmap, FGD bersama pemerintah daerah, serta perluasan kanal pembayaran. 

Gubernur mengatakan, pengendalian inflasi dan digitalisasi layanan di daerah merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam memperkuat ekonomi daerah.

Pada kesempatan itu, Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan, pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi daerah dan nasional, baik dalam sistem pengendalian inflasi maupun digitalisasi dan tata kelola ekonomi daerah.

Acara di JICC ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Ketua Dewan Komisioner, Friderica Widyasari Dewi; serta perwakilan dari kementerian/lembaga lainnya dan gubernur atau wakil gubernur beserta bupati dan wali kota.