PEMALANG – Rumah berdinding GRC dan beratap asbes yang ditempati Rusmiyati bersama suami dan kedua orang tuanya dulu terasa panas dan pengap. Saat banjir datang, air bahkan beberapa kali masuk ke dalam rumah hingga setinggi lutut.

Kini, kondisi rumah warga Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, itu jauh lebih baik setelah mendapat bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Rumahnya selesai diperbaiki sekitar tiga bulan lalu dan saat ini sudah ditempati.

“Alhamdulillah, sudah terbangun rumahnya, sudah jadi, sudah ditempati. Kami yang tidak mampu sangat berterima kasih sekali, sangat terbantu,” ucap Rusmiyati usai dikunjungi Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen pada Selasa, 20 Oktober 2026. 

Perubahan yang dirasakan Rusmiyati menjadi salah satu hasil program Desa Dampingan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kendalrejo, Pemalang. Program yang berlangsung sejak April 2026 tersebut tidak hanya menyasar perbaikan rumah, tetapi juga kebutuhan sanitasi, akses listrik, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Wagub mengatakan, pendekatan desa dampingan dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, intervensi diawali dengan asesmen (penilaian) untuk mengidentifikasi persoalan dan potensi desa.

“Kami ingin memastikan bahwa itu benar-benar tepat sasaran. Tentu untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satunya kami melakukan pendampingan seperti ini,” ucap Wagub saat peresmian hasil kegiatan desa dampingan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (Kesra Taskin) Sekretariat Daerah Provinsi Jateng di Desa Kendalrejo. 

Menurutnya, penanganan kemiskinan membutuhkan kerja bersama dari berbagai pihak. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dilibatkan, mulai dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Sosial. Pemprov Jateng juga menggandeng pemerintah kabupaten, Baznas, BUMN, dan perusahaan swasta.

Setelah kebutuhan masyarakat dipetakan bersama pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat, bantuan diberikan sesuai persoalan yang ditemukan, mulai dari rehabilitasi rumah, bantuan usaha bagi perempuan, serta dukungan modal untuk menggerakkan perekonomian warga.

“Yang membutuhkan usaha, perempuan-perempuan di Desa Kendalrejo diberdayakan. Usaha-usaha perekonomian masyarakat juga disiapkan bantuan modalnya. Inilah bentuk upaya kami memastikan masyarakat semakin sejahtera,” ucap Wagub.

Kepala Biro Kesra Taskin Setda Jateng, Syamsudin Isnaini, menjelaskan, program Desa Dampingan merupakan bagian dari gerakan satu organisasi perangkat daerah (OPD), satu desa dampingan. Program tersebut mendukung prioritas pembangunan Jateng tahun 2025-2029, khususnya program Desa Maju dan Berdaya serta percepatan penanggulangan kemiskinan.

Kendalrejo dipilih sebagai lokasi pendampingan, setelah dilakukan identifikasi terhadap persoalan dan potensi desa. Pelaksanaannya melibatkan OPD Pemprov Jateng, OPD Pemerintah Kabupaten Pemalang, pemerintah desa, Baznas Provinsi Jateng dan Kabupaten Pemalang, serta sejumlah perusahaan.

“Seluruh kegiatan desa dampingan di Kendalrejo merupakan hasil kolaborasi dan kerja sama multisektor. Semua bergerak bersama untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Berbagai intervensi dilakukan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat Kendalrejo. Melalui APBD Pemprov Jateng, sebanyak 13 unit rumah tidak layak huni (RTLH) diperbaiki dengan anggaran Rp260 juta. Selain itu, Baznas turut membantu rehabilitasi 5 unit rumah senilai Rp100 juta.

Dukungan lain yang diberikan, meliputi sambungan listrik murah untuk 13 rumah senilai Rp19,5 juta; rehabilitasi jalan melalui bantuan keuangan pemerintah desa senilai Rp120 juta; serta pembangunan jamban melalui Baznas dan Perum Perhutani dengan total 11 unit.

Guna memperkuat ekonomi warga, program ini juga mencakup bantuan 2 paket Kelompok Usaha Bersama (KUBE) senilai Rp40 juta; bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) senilai Rp12,5 juta; dan bantuan modal usaha 5 paket senilai Rp15 juta.

Dukungan lainnya berupa peralatan modal usaha kelompok, mesin perontok padi dari BRI, bantuan peralatan sekolah, akses internet gratis, alat peraga edukasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat.

Kepala Desa Kendalrejo, Titik Iswati, mengatakan, bantuan usaha mulai dimanfaatkan warga untuk membuat aneka makanan dan kue yang dapat dijual. Program tersebut juga memberikan semangat baru bagi perempuan rentan untuk mulai menjalankan kegiatan produktif.

“Yang tadinya ekonominya kurang, yang mendapat bantuan modal UMKM bisa membuat kerajinan kecil atau makanan-makanan yang bisa dijual setiap harinya. Untuk bantuan lainnya, seperti RTLH, jamban, dan listrik juga sangat membantu warga yang memang kurang mampu,” tuturnya.

Ia menyebut, Kendalrejo termasuk desa yang masuk kategori miskin ekstrem di Kabupaten Pemalang. Harapannya, pendampingan yang telah dilakukan dapat menjadi pijakan bagi masyarakat untuk melanjutkan usaha serta meningkatkan kemandirian ekonomi.

“Insyaallah kegiatan ini tidak hanya bantuan dari provinsi, tetapi kita bisa berjalan sesuai dengan kemampuan warga yang sudah lebih baik,” ucap Titik.