KAB MAGELANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat upaya swasembada pangan melalui modernisasi sektor pertanian dari hulu hingga hilir. Setelah menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), kini Pemprov Jateng mendorong elektrifikasi penggilingan padi skala kecil untuk meningkatkan efisiensi pengolahan hasil panen.

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., meresmikan elektrifikasi Rice Milling Unit (RMU) atau alat penggilingan padi skala kecil sekaligus meninjau Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang pada Kamis, 5 November 2026.

Program ini telah menjangkau 14 penggilingan padi skala kecil di Jawa Tengah sepanjang tahun 2025–2026, dengan total pembiayaan sekitar Rp3,1 miliar.

Sebelumnya, Pemprov Jateng telah menyiapkan ribuan alsintan untuk mendukung sektor produksi pertanian di 35 Kabupaten/Kota.

“Modernisasi alat pertanian itu sangat dibutuhkan. Sekarang merupakan kebutuhan, bukan merupakan keinginan, tetapi kebutuhan. Harus modern,” ucap Gubernur.

Menurutnya, modernisasi tidak cukup hanya dilakukan pada tahap produksi. Pengolahan hasil panen juga perlu diperkuat agar prosesnya lebih cepat, efisien, serta memberikan nilai tambah bagi petani.

Salah satunya melalui penggantian mesin penggilingan berbahan bakar diesel menjadi menggunakan listrik. Elektrifikasi tersebut mampu menekan biaya operasional sekitar 40-60%.

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, biaya penggilingan menggunakan mesin diesel sebelumnya mencapai Rp354.670 per ton. Setelah menggunakan listrik, biayanya turun menjadi Rp142.820 per ton, atau hemat sekitar Rp211.850.

Gubernur menilai, penggilingan padi berskala kecil memiliki potensi besar untuk dikembangkan, mengingat banyak desa di Jateng memiliki kelompok tani dengan karakteristik dan kapasitas usaha berbeda.

Oleh karena itu, Gubernur meminta Bank Indonesia dan pihak terkait mengidentifikasi wilayah lain yang berpotensi mendapatkan bantuan serupa.

“Kalau ada beberapa tempat (yang) menggunakan penggilingan skala kecil, nanti akan (didukung agar bisa) menjadi (berskala) besar. Ini merupakan suatu model yang bisa dikembangkan di wilayah kita,” katanya.

Gubernur juga mengingatkan kelompok tani penerima bantuan untuk merawat mesin dan memastikan pengoperasiannya dilakukan secara bertanggung jawab.

Perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Maju Makmur, Sudarno, mengatakan, penggunaan mesin diesel sebelumnya membutuhkan tenaga lebih banyak, termasuk untuk menghidupkan mesin yang harus dilakukan secara manual.

“Kalau sebelumnya butuh 20 liter untuk 2 ton beras, setelah elektrifikasi, beli token listrik Rp500 ribu bisa 5-6 ton,” ujarnya.

Selain itu, ketersediaan solar terkadang menjadi kendala operasional, karena proses pengadaannya membutuhkan waktu.

“Setelah menggunakan listrik, alhamdulillah, dengan bantuan dari Gubernur ini, penggilingan bisa berjalan lebih lancar, dan lebih banyak lagi masyarakat tani yang memanfaatkan, konsumen juga lebih tertarik pada beras yang dihasilkan,” ucap Sudarno.

Menurutnya, penggunaan mesin listrik juga berdampak pada peningkatan hasil produksi dan ketertarikan konsumen terhadap beras yang dihasilkan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto, menyampaikan, elektrifikasi alat penggilingan merupakan hasil kolaborasi Pemprov Jateng, Bank Indonesia, PLN, dan sejumlah pihak terkait.

Penguatan di hilir juga dilakukan melalui dukungan permodalan bagi kelompok usaha pangan. Hingga kini, subsidi bunga sebesar Rp62,37 juta telah disalurkan, dengan total kredit Rp1,425 miliar yang dimanfaatkan 24 gabungan kelompok tani (gapoktan).

Kerja sama pemasaran beras juga diperkuat melalui keterlibatan BUMD, salah satunya PT Jateng Agro Berdikari (JTAB), untuk mendukung penyerapan hasil produksi petani.

Di sisi lain, Pemprov Jateng berupaya memastikan penguatan produksi dan pengolahan pangan yang didukung upaya mempermudah akses pangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), sebanyak 2.217 kegiatan telah dilaksanakan di Jawa Tengah dengan total omzet mencapai Rp39 miliar. Pelaksanaan GPM tidak boleh sekadar berorientasi pada banyaknya kegiatan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kegiatan GPM di Desa Ngadirojo, sejumlah kebutuhan pokok dijual, termasuk beras, minyak goreng, telur, serta bawang merah dan bawang putih.