SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengoptimalkan peran kader posyandu hingga tingkat desa untuk mempercepat proses registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Sebab, posyandu dinilai sangat strategis untuk mengawal pendataan agar warga kurang mampu terjangkau bantuan pemerintah.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan, upaya tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan sudah terdata dan terakomodasi dalam program bantuan pemerintah.

"Saya mengajak seluruh kabupaten/kota, terutama tim maupun relawan yang sudah bergabung, untuk segera bergerak,” ucapnya usai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia secara daring dari ruang kerjanya pada Jumat, 6 November 2026. 

Wagub telah menginstruksikan pengurus posyandu yang membidangi program Pandu Tangguh untuk melakukan evaluasi dan mempercepat pendampingan registrasi. Evaluasi diminta dilakukan setiap pekan dengan melaporkan perkembangan pendaftaran secara daring, baik dari sisi jumlah maupun persentase capaian.

"Laporan ini harus disampaikan secara rutin, sehingga kabupaten/kota bisa berlomba-lomba mempercepat proses registrasi. Posyandu memiliki jaringan sampai tingkat bawah, sehingga sangat strategis untuk membantu masyarakat," ujarnya.

Pendataan ini diharapkan dapat memperkuat basis data yang sudah ada melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sekaligus mengakomodasi masyarakat yang belum terjangkau pendataan sebelumnya.

Selain itu, Pemprov Jateng berencana mengumpulkan para wakil kepala daerah melalui rapat koordinasi daring pada pekan depan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan registrasi Perlinsos Digital sekaligus mendorong percepatan di masing-masing daerah.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, mengatakan, hingga saat ini tercatat sekitar 2 juta Kartu Keluarga(KK) telah melakukan registrasi. Jumlah tersebut memberikan kontribusi sekitar 18% terhadap capaian nasional.

Meskipun demikian, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan. Sebab, sasaran registrasi di Jateng mencapai sekitar 13 juta KK, sedangkan target yang harus dicapai hingga Desember 2026 lebih dari 6 juta KK

Guna mengejar target tersebut, Dinas Sosial Jateng akan menggelar rapat koordinasi dan evaluasi setiap Senin bersama pemerintah kabupaten/kota. Dalam forum itu, daerah dengan capaian tertinggi maupun terendah akan dievaluasi untuk mengetahui kendala dan mencari solusi percepatan.

Kepala Dinsos Jateng menyebut, Kabupaten Batang menjadi daerah dengan capaian tertinggi, yakni sudah melampaui 51%. 

Ia menambahkan, percepatan registrasi melibatkan berbagai unsur, mulai dari kepolisian melalui Bhabinkamtibmas, TNI melalui Babinsa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga kader posyandu.

Menurutnya, pendamping PKH menjadi salah satu unsur yang cukup aktif, karena secara rutin berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui kelompok Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

"Kita berharap seluruh unsur bisa bergerak bersama. Dengan keterlibatan pemerintah daerah, pendamping sosial, TNI-Polri, dan kader Posyandu, target registrasi Perlinsos di Jawa Tengah dapat dipercepat," ucap Kepala Dinsos Jateng.