Pati - Sebanyak 671 pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pejabat pengawas Kabupaten Pati akhirnya dilantik Plt Bupati Pati, Budiyono, Jumat (6/1) malam. Pelantikan dilakukan setelah sehari sebelumnya mereka dibuat kecewa karena harus menunggu selama empat jam dan ternyata batal dilantik.

Pelantikan disaksikan Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP. Dalam sambutannya, Plt Bupati Pati menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan yang terjadi. Dia menyampaikan, mundurnya pelantikan karena ada proses administrasi yang belum beres.

"Maaf terlambat mengukuhkan sehingga banyak keluhan yang dimasukkan. Gaji dan kebijakan yang tertunda. Pada malam yang bahagia ini, sekali lagi saya mohon maaf. Kemunduran karena penyelesaian proses administrasi," ungkapnya di Pendapa Kabupaten Pati.

Sebelum pelantikan dilakukan, pada Jumat (6/1) sore Budiyono membeberkan, dia berdiskusi dengan Gubernur Ganjar Pranowo di Semarang membahas tentang birokrasi di Pemkab Pati agar tetap berjalan. Budiyono pun menandaskan pelantikan yang tertunda bukan karena ada kepentingan tertentu.

"Kami berdua sempat tegang ngrembug masalah itu. Harapan kami dengan kondisi seperti ini, setelah pengukuhan kita lakukan, panjenengan semua benar-benar melaksanakan amanah sesuai dengan sumpah dan janji yang saya ucapkan dan panjenengan tirukan," urainya.

Budiyono mengingatkan dalam proses pengisian SOTK, dia sama sekali tidak ikut campur. Namun, yang mengukuhkan hasil proses pengisian SOTK itu adalah Budiono selaku Plt bupati. Sehingga, dia merasa ikut bertanggung jawab jika para pejabat yang dilantik tidak amanah.

"Intinya kerja sungguh-sungguh. Tidak ada kasak kusuk tentang setoran, pungutan. Ini yang ditekankan Pak Gubernur," ucap Budiyono

Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan, tertundanya pelantikan 671 pejabat struktural di Pati sempat memunculkan isu yang melebar. Dia bahkan diteror SMS dari beberapa orang yang salah satunya mengaku sebagai wartawan.

"Tadi ada SMS masuk ke saya. Fitnahnya masya Allah. Dikatakan Ganjar malam ini nekad melantik para PNS karena sudah disuap Rp 3 miliar oleh Haryanto.  Astaghfirullah. Yang satu ngaku wartawan, memaki-maki, 'Kamu Belanda, kamu pengadu.' Kok, kayak begini," ungkapnya.

Orang nomor satu di Jawa Tengah itu menegaskan, pihaknya meminta segera dilakukan pelantikan karena ada dua hal yang terganggu. Yakni pelayanan publik dan nasib para PNS yang tidak gajian.

"Hanya dua hal yang saya pikirkan. Yang pertama pelayanan publik terganggu. Ini OPD baru. OPD baru itu harus dikukuhkan. Kalau menggunakan OPD lama, anda OPD lama. Kalau SOTK lama dan sekarang OPD baru, anggarannya baru, maka kalau tidak bisa dilantik, Anda dianggap belum ada. Rakyat tidak bisa dilayani," jelasnya.

Ganjar tidak memungkiri, mungkin ada tarik ulur politik yang begitu tinggi, ada tekanan atau bahkan ancaman dalam membuat suatu keputusan. Namun, dia menginstruksikan agar seorang pemimpin tetap mampu membuat keputusan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

"Kalau ada yang tidak beres, ayo selesaikan dengan kita. Duduk bersama. Rakyat jangan sampai tahu. Malu. Pak Plt (bupati), kalau kelak dalam pelantikan ini ada masalah, jangan takut, saya bantu. Yang saat ini belum selesai di Kemdagri juga saya bantu. Fungsi saya sebagai pembina itu mengevaluasi dan membantu untuk mencari solusi," tandas gubernur. (Humas Jateng)