SEMARANG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mendorong perbankan untuk meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat desa, guna menumbuhkan perekonomian daerah. 

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Kamis, 19 Juni 2025. 

Ia menilai, akses pembiayaan kepada para pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan belum optimal, sehingga hal ini membatasi kapasitas mereka untuk meningkatkan produktivitas usahanya. 

Oleh karena itu, Sekda menilai, keberadaan TPAKD sangat penting untuk memberikan pemahaman terkait dengan literasi keuangan bagi masyarakat. 

Apalagi, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025, indeks literasi keuangan Jateng masih sebesar 66,46%, atau lebih rendah dibandingkan indeks inklusi keuangan yang mencapai 80,51%.

Hasil survei itu menunjukkan bahwa tingkat penggunaan produk/layanan jasa keuangan masyarakat Jateng, lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahaman masyarakat dalam menggunakan produk/layanan tersebut. 

Hal ini bisa menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh praktik pinjaman online ilegal, judi online, dan berbagai bentuk eksploitasi digital lainnya.

“Dulu yang namanya rentenir itu mudah diidentifikasi. Rentenir itu pasti di pasar, orang tahu ini ada rentenir, tetapi sekarang itu rentenir tidak kelihatan, yaitu dengan pinjol,” kata Sekda.

Ia menambahkan, maraknya pinjol menjadi tantangan bagi pemerintah. Maka dari itu, pemerintah harus memberikan kemudahan akses pembiayaan agar masyarakat tidak terjebak pinjol.

“Ini tantangan yang harus kita hadapi dari lembaga keuangan. (Pemerintah dan perbankan harus) lebih bisa mendekatkan diri kepada masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya.

Selain itu, hal lain yang perlu dilakukan adalah memberikan edukasi agar masyarakat menggunakan jasa-jasa keuangan yang terpercaya. 

Pada kesempatan itu, Sekda menyampaikan, pihaknya juga menyambut positif Penandatanganan Komitmen Program TPAKD 2025 dalam Pengembangan Ekonomi Daerah di Sektor Perikanan dan Kelautan. 

Harapannya, penandatanganan komitmen ini mampu memberikan pengetahuan literasi keuangan bagi pelaku usaha pertanian dan perikanan di Jateng, sehingga bisa mengembangkan usahanya dan terhindar dari eksploitasi digital.