Foto : Bintoro (Humas Jateng)
SUKOHARJO - Program Keluarga Berencana (KB) sebenarnya tidak hanya sebatas mengatur kelahiran. Keberhasilan program akan memberikan efek domino pada kesuksesan dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, meningkatkan derajat kesehatan dan memudahkan perencanaan pembangunan.
"Masalah kependudukan sangat krusial karena terkait dengan semua aspek pembangunan. Maka, pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB merupakan suatu keniscayaan," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen dalam Pembukan Konsolidasi Perencanaan (Koren) II Program dan Anggaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun Anggaran 2019 di Hotel Best Western, Senin (24/9/2018) malam.
Mengingat pentingnya program KB, maka Wagub Taj Yasin meminta agar perencanaan program dan anggaran Program Pembangunan KKBPK harus benar-benar tepat sasaran dan mengacu pada agenda prioritas pembangunan (Nawacita), strategi pembangunan, arah kebijakan pemerintah serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis di Indonesia. Pada implementasinya, dia berharap kegiatan prioritas KKBPK dapat memberikan manfaat yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat Indonesia, khususnya dalam mewujudkan SDM berkualitas.
Di Jawa Tengah sendiri, imbuhnya, arah kebijakan sektor kependudukan di 2019 antara lain meningkatkan kepesertaan KB Metode Kontrasepsi jangka panjang, menggerakkan dan mengembangkan komunikasi informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan dukungan terhadap kampung KB. Kemudian pemetaan pengendalian penduduk, penyediaan data kependudukan dan KB, peningkatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB, advokasi ketahanan keluarga, advokasi kesejahteraan keluarga, serta peningkatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga.
"Khusus untuk pelaksanaan Kampung KB, Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur mengenai Pengembangan Kampung KB di Jawa Tengah, yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan Kampung KB di Provinsi Jawa Tengah," beber dia.
Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal mengatakan, berdasarkan hasil LAKIP BKKBN 2017, kinerja BKKBN menunjukkan kemajuan kinerja. Terutama dalam indikator total fertility rate (TFR). Setelah 17 tahun TFR sulit ditekan, pada 2017 berhasil mencapai angka 2,4 per wanita usia subur.
"Setelah 17 tahun program BKKBN tidak mampu menurunkan TFR ini, sejak periode 2002-2013, Alhamdulillah 2017 ini bisa kita atasi bersama dan terjadi penurunan yang cukup signifikan, dari 2,6 di 2012 menjadi 2,4 per wanita usia subur pada tahun 2017," jelasnya.
Indikator lain yang menggembirakan adalah meningkatnya pemakaian kontrasepsi jangka panjang. Saat ini berada di angka 21,5 persen. Ke depan, Nofrijal berharap jajarannya semakin inovatif dan kreatif dalam melaksanakan program KKBPK.
"Saya mengajak kita semua untuk berpikir inovatif dan kreatif dalam melaksanakan program KKBPK yang tidak hanya bertumpu pada anggaran APBN. Saya ingin kembali mengingatkan arahan Presiden pada saat Musrenbangnas pada April lalu," tuturnya.
Arahan presiden yang perlu dicermati dalam pelaksanaan program, kata dia, adalah fokus dengan prioritas yang tidak perlu banyak, dan mesti berorientasi pada hasil. Di samping itu, jajarannya mesti bekerja cepat.
(Rita/Puji/Humas Jateng)
Baca juga : Kampung KB Bentuk Kepedulian Kendalikan Laju Penduduk
Bagikan :
SUKOHARJO - Program Keluarga Berencana (KB) sebenarnya tidak hanya sebatas mengatur kelahiran. Keberhasilan program akan memberikan efek domino pada kesuksesan dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, meningkatkan derajat kesehatan dan memudahkan perencanaan pembangunan.
"Masalah kependudukan sangat krusial karena terkait dengan semua aspek pembangunan. Maka, pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB merupakan suatu keniscayaan," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen dalam Pembukan Konsolidasi Perencanaan (Koren) II Program dan Anggaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun Anggaran 2019 di Hotel Best Western, Senin (24/9/2018) malam.
Mengingat pentingnya program KB, maka Wagub Taj Yasin meminta agar perencanaan program dan anggaran Program Pembangunan KKBPK harus benar-benar tepat sasaran dan mengacu pada agenda prioritas pembangunan (Nawacita), strategi pembangunan, arah kebijakan pemerintah serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis di Indonesia. Pada implementasinya, dia berharap kegiatan prioritas KKBPK dapat memberikan manfaat yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat Indonesia, khususnya dalam mewujudkan SDM berkualitas.
Di Jawa Tengah sendiri, imbuhnya, arah kebijakan sektor kependudukan di 2019 antara lain meningkatkan kepesertaan KB Metode Kontrasepsi jangka panjang, menggerakkan dan mengembangkan komunikasi informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan dukungan terhadap kampung KB. Kemudian pemetaan pengendalian penduduk, penyediaan data kependudukan dan KB, peningkatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB, advokasi ketahanan keluarga, advokasi kesejahteraan keluarga, serta peningkatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga.
"Khusus untuk pelaksanaan Kampung KB, Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur mengenai Pengembangan Kampung KB di Jawa Tengah, yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan Kampung KB di Provinsi Jawa Tengah," beber dia.
Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal mengatakan, berdasarkan hasil LAKIP BKKBN 2017, kinerja BKKBN menunjukkan kemajuan kinerja. Terutama dalam indikator total fertility rate (TFR). Setelah 17 tahun TFR sulit ditekan, pada 2017 berhasil mencapai angka 2,4 per wanita usia subur.
"Setelah 17 tahun program BKKBN tidak mampu menurunkan TFR ini, sejak periode 2002-2013, Alhamdulillah 2017 ini bisa kita atasi bersama dan terjadi penurunan yang cukup signifikan, dari 2,6 di 2012 menjadi 2,4 per wanita usia subur pada tahun 2017," jelasnya.
Indikator lain yang menggembirakan adalah meningkatnya pemakaian kontrasepsi jangka panjang. Saat ini berada di angka 21,5 persen. Ke depan, Nofrijal berharap jajarannya semakin inovatif dan kreatif dalam melaksanakan program KKBPK.
"Saya mengajak kita semua untuk berpikir inovatif dan kreatif dalam melaksanakan program KKBPK yang tidak hanya bertumpu pada anggaran APBN. Saya ingin kembali mengingatkan arahan Presiden pada saat Musrenbangnas pada April lalu," tuturnya.
Arahan presiden yang perlu dicermati dalam pelaksanaan program, kata dia, adalah fokus dengan prioritas yang tidak perlu banyak, dan mesti berorientasi pada hasil. Di samping itu, jajarannya mesti bekerja cepat.
(Rita/Puji/Humas Jateng)
Baca juga : Kampung KB Bentuk Kepedulian Kendalikan Laju Penduduk
Bagikan :
Berita Terbaru
