SURAKARTA – Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mendampingi Presiden RI Ir H Joko Widodo membuka Kongres XXVI Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di The Sunan Hotel, Jumat (28/9/2018). Pada acara tersebut Jokowi menjelaskan peran penting PWI di tengah-tengah era kemajuan teknologi informasi seperti saat ini.

Jokowi mengatakan membanjirnya informasi melalui media sosial menyebabkan penyebaran berita bohong atau hoax semakin merajalela dengan memanfaatkan ruang kebebasan dan demokrasi yang ada. Maraknya hoax ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga terjadi di berbagai negara di dunia.

“Tantangan di tengah maraknya media sosial adalah munculnya hoax, kabar bohong, berita palsu, yang memanfaatkan ruang kebebesan dan demokrasi yang tersedia. Tidak hanya di negara kita di negara negara lain juga sama, Singapura, malaysia, Timur Tengah semua mengeluhkan hal yang sama,” katanya.

Penyebaran hoax ini biasanya dilakukan melalui media abal-abal yang tidak terdaftar atau tidak jelas penanggungjawabnya. Selain itu hoax juga sering disebarkan secara berantai melalui media sosial, seperti grup WhatsApp. Terlebih lagi penyebaran hoax yang sarat kepentingan khususnya kepentingan politik ini sering kali dicantumkan situs atau media sebagai rujukan, sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat bahwa informasi yang diterima adalah benar. Karenanya, masyarakat sangat membutuhkan media yang bisa memberikan informasi yang faktual dan sesuai fakta serta berkualitas dalam menyajikan informasi.

“Ini adalah kesempatan bagi media membuktikan kepada rakyat bahwa media merupakan sumber informasi yang kredibel dan berkualitas,” ujarnya.

Jokowi menegaskan satu artikel yang dibuat oleh wartawan bisa menentukan nasib masa depan sebuah bangsa, karena dalam artikel tersebut mengandung kekuatan besar yang menentukan persepsi publik. Sehingga dibutuhkan wartawan-wartawan yang memiliki dedikasi tinggi dalam menjaga martabat dan etika profesinya dengan menyajikan informasi sesuai kaidah-kaidah jurnalisme.

“Disinilah tanggung jawab wartawan, tanggung jawab besar PWI untuk memberikan panduan agar media bisa membedakan antara substansi dan yang sensasi, antara yang benar dan yang salah, antara yang asli dan yang palsu, antara ujaran kebenaran dan ujaran kebencian,” tuturnya.

Selain itu, imbuh Jokowi, di tengah kekacauan dan disorientasi sebagai dampak dari digital disruption, PWI memiliki tugas untuk memberikan pendidikan literasi media kepada masyarakat agar mereka bisa mengonsumsi media secara sehat, punya daya tangkap dalam menghadapi berita-berita hoax mampu memilih dan memilah informasi yang datang kepada mereka.

“Itulah tugas dan peran PWI yang semakin penting untuk memberikan panduan kesana,” tegasnya.

Sementara itu dalam hubungan media dengan pemerintah, dirinya mengatakan sangat mendukung kebebasan pers untuk melakukan kritikan terhadap pemerintahan. Hal ini karena kritikan tersebut akan memunculkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Namun yang perlu diingat kritik berbeda dengan fitnah, provokasi, dan tidak mencari-cari kesalahan.

“Media harus dilindungi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat karena itu jangan ada yang menghalangi media dalam menjalankan kerja jurnalismenya, jangan ada yang melakukan kekerasan kepada wartawan yang tengah menjalankan profesinya,” terangnya.

Jokowi juga mengajak kepada seluruh PWI dan teman-teman wartawan untuk bersama-sama membangun demokrasi di Indonesia jauh lebih berkualitas, sehat, dan kuat. Sehingga dapat menjaga masyarakat untuk tidak terpecah belah.

“Ingat bahwa persatuan adalah aset bangsa yang harus kita jaga, harus kita rawat, pelihara dan kita pertahankan,” pungkasnya.

(Kukuh/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : Ganjar Jadi Anggota Kehormatan PWI