PATI - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang gencar-gencarnya berupaya menurunkan angka kemiskinan di Jateng. Sesuai dengan target yang diterapkan, tahun 2023 angka kemiskinan di Jateng harus berada di bawah 7 persen. Oleh sebab itu, berbagai program terus digenjot, salah satunya melalui "Satu Dinas satu Desa Miskin."

Program keroyokan yang diprioritaskan di 745 desa binaan di 14 Kabupaten itu ternyata telah terdengar sampai ke telinga Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita. Seperti yang diceritakan Wakil Gubernur Jateng yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jateng, Taj Yasin Maimoen di Ruang Penjawi Setda Kabupaten Pati, Kamis (14/3/2019). 

"Pada hari Selasa (12/3) kemarin saya menghadap Menteri Sosial. Ternyata baru Provinsi Jateng yang berani turun tangan ikut pendataan (warga miskin). Karena, dulu pendataan itu dari kabupaten/kota, sekarang kami terjun langsung keroyokan (program Satu Dinas Satu Desa Miskin)," katanya.

Dalam kegiatan sosialisasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di wilayah Eks Keresidenan Pati dan Semarang tersebut, Gus Yasin menilai, layanan sosial satu pintu SLRT sejalan dengan program keroyokan Satu Dinas Satu Desa Miskin. Sebab, SLRT juga ikut mempercepat agenda percepatan penanganan kemiskinan di Jateng.

"Tujuan SLRT ini biar masyarakat bisa mendapatkan kepastian mendapatkan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan sosial. Entah itu bantuan pangan non tunai, rehab rumah tidak layak huni, jambanisasi, program keluarga harapan, pemasangan listrik dan lainnya. Jadi, masyarakat bisa langsung bertanya di desanya masing-masing," ujarnya ditemui usai sosialisasi SLRT.

Perwakilan dari Kementerian Sosial (Kemensos) Luluk Sugiyanto menambahkan, SLRT merupakan sistem layanan sosial satu pintu yang mengintegrasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi warga miskin dalam satu wadah. Saat ini, SLRT sudah dikembangkan di delapan kabupaten/kota di Jateng, yakni Sragen, Demak, Kendal, Kabupaten Semarang, Sukoharjo, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Pekalongan.

"SLRT ini sistem untuk mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, memantau penanganan keluhan, serta memastikan keluhan-keluhan tersebut dilayani dengan baik," imbuhnya.

Baca juga : Jateng Uji Coba Satu Dinas Bina Satu Desa Miskin