Follow Us :              

Inilah Ketelatenan Ganjar Mengawal Sistem Zonasi Agar Berada di Jalur Semestinya

  10 July 2019  |   09:30:00  |   dibaca : 639 
Kategori :
Bagikan :


Inilah Ketelatenan Ganjar Mengawal Sistem Zonasi Agar Berada di Jalur Semestinya

10 July 2019 | 09:30:00 | dibaca : 639
Kategori :
Bagikan :

Foto : Slam (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Slam (Humas Jateng)

SEMARANG - Sejak awal dibuka prosesnya, penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online sistem zonasi telah membuat "geger genjik", kekacauan di kalangan orangtua.

Namun tidak banyak tokoh-tokoh sentral pendidikan tanah air terlebih kepala daerah yang memberi penjelasan bahkan menuntun masyarakat untuk menepati sistem tersebut.

Di Jawa Tengah proses PPDB online sistem zonasi diawali dengan pengambilan akun pada 24-28 Juni, dilanjut pendaftaran online pada 1-5 Juli. Sejak itu pula para orangtua mulai memunculkan kekhawatirannya.

Mendatangi sekolah pagi buta demi mendapatkan akun, berebut "antrean" untuk mendaftar online di sekolah bahkan tidak sedikit yang mengakali zonasi ataupun jalur prestasi lewat Surat Keterangan Domisili (SKD) dan piagam abal-abal.

Dari awal proses itu pula, Ganjar Pranowo mewanti-wanti warga Jawa Tengah agar tidak mempermainkan sistem PPDB itu, baik dengan memanipulasi SKD maupun piagam. Karena itu dirinya membuka lebar-lebar aduan atau ruang konsultasi lewat posko maupun media sosial, termasuk akun pribadinya.

Otomatis dia jadi sasaran "wadulan" bahkan kejengkelan orangtua. Namun itu tidak membuat Ganjar ciut, satu persatu wadulan dia balas dan tidak sedikit yang dia telpon langsung.

"Banyak yang masuk ke akun pribadi. Ada yang DM (direct message) japri WhatsApp maupun telepon langsung," kata Ganjar.

Pesan-pesan yang masuk itupun oleh Ganjar ditanggapi satu persatu di sela-sela kegiatannya. Biasanya pesan-pesan itu ditanggapi saat Ganjar di dalam mobil saat perjalanan maupun usai kegiatan keseharian.

Saat menanggapi DM dari siswi asal Blora misalnya. Ganjar mengatakan saat itu dirinya tengah bersiap-siap untuk istirahat. Karena merasa aduan siswi itu urgen, Ganjar meminta nomor handphone siswi tersebut untuk ditelpon.

"Siswi itu malah membalas, "buat apa bapak minta-minta nomor saya." Akhirnya saya jelaskan dan langsung saya hubungi," kata Ganjar.

Begitu Ganjar menelpon, siswi tersebut ternyata tidak berani menjelaskan dan diberikan pada bapaknya yang ternyata anggota TNI. Merasa bisa berbincang langsung dengan Ganjar, dia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan meminta kompensasi agar anaknya bisa diterima di salah satu SMA di Blora di luar zonasi semestinya. Ganjar pun menjelaskan tidak punya hak memasukkan atau menitipkan siswa pada sistem PPDB ini.

"Saya saja tidak punya kuota jalur khusus. Saya persilakan untuk kembali ke zonasi masing-masing. Kalau tidak, silakan manfaatkan jalur prestasi," katanya.

Kasus itu lain halnya dengan DM dari anak cleaning servis ke akun pribadi medsos Ganjar. Ganjar menjelaskan, anak itu tidak keterima masuk sistem zonasi di SMAN 4 Semarang. Padahal jarak rumahnya tidak lebih dari 1 km.

Dia juga mengaku telah mendaftar di tempat lain namun juga tidak keterima. Terus Ganjar meminta anak tersebut datang ke posko untuk meminta kejelasan. Anak tersebut mengatakan telah ke kantor Dinas Pendidikan tapi tidak bisa menemui Kepala Dinas. Dia bersama bapaknya hanya ditemui petugas posko bernama Jumeri.

"Lho Pak Jumeri itu Kepala Dinas. Begitu saya konfirmasi ke Pak Jumeri, ternyata anak itu telah diterima di SMAN 4 Semarang," katanya.

Sasuk, yang paling membuat Ganjar terkesiap adalah ketika salah satu kawannya tiba-tiba mengirim pesan dan memaksakan anaknya masuk ke SMAN 3 Semarang. Merasa diintervensi, Ganjar pun muntab.

"Lha kok kowe mekso aku. Kalau kamu temanku, mestinya kamu tahu bagiamana sistem ini saya kawal agar berjalan semestinya. Silakan daftarkan anakmu ke zonasi semestinya," katanya.

Di berbagai kesempatan, Ganjar menekankan agar orangtua tidak perlu risau dengan penerapan sistem zonasi ini. Jika ternyata tidak bisa masuk ke sekolah negeri, masih ada sekolah swasta. Salah satu upaya mengakomodasi siswa berprestasi, Ganjar pun telah mengajukan ke Kementerian Pendidikan agar Jawa Tengah memberi kuota 35 persen dari kuota awal yang hanya 5 persen.

"Yang miskin akan kita kasih beasiswa, tapi jangan pura-pura miskin. Sekolah tidak hanya negeri, saya dulu juga pengin masuk SMA negeri tapi tidak bisa. Dan sekarang malah jadi gubernur," katanya.


Bagikan :

SEMARANG - Sejak awal dibuka prosesnya, penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online sistem zonasi telah membuat "geger genjik", kekacauan di kalangan orangtua.

Namun tidak banyak tokoh-tokoh sentral pendidikan tanah air terlebih kepala daerah yang memberi penjelasan bahkan menuntun masyarakat untuk menepati sistem tersebut.

Di Jawa Tengah proses PPDB online sistem zonasi diawali dengan pengambilan akun pada 24-28 Juni, dilanjut pendaftaran online pada 1-5 Juli. Sejak itu pula para orangtua mulai memunculkan kekhawatirannya.

Mendatangi sekolah pagi buta demi mendapatkan akun, berebut "antrean" untuk mendaftar online di sekolah bahkan tidak sedikit yang mengakali zonasi ataupun jalur prestasi lewat Surat Keterangan Domisili (SKD) dan piagam abal-abal.

Dari awal proses itu pula, Ganjar Pranowo mewanti-wanti warga Jawa Tengah agar tidak mempermainkan sistem PPDB itu, baik dengan memanipulasi SKD maupun piagam. Karena itu dirinya membuka lebar-lebar aduan atau ruang konsultasi lewat posko maupun media sosial, termasuk akun pribadinya.

Otomatis dia jadi sasaran "wadulan" bahkan kejengkelan orangtua. Namun itu tidak membuat Ganjar ciut, satu persatu wadulan dia balas dan tidak sedikit yang dia telpon langsung.

"Banyak yang masuk ke akun pribadi. Ada yang DM (direct message) japri WhatsApp maupun telepon langsung," kata Ganjar.

Pesan-pesan yang masuk itupun oleh Ganjar ditanggapi satu persatu di sela-sela kegiatannya. Biasanya pesan-pesan itu ditanggapi saat Ganjar di dalam mobil saat perjalanan maupun usai kegiatan keseharian.

Saat menanggapi DM dari siswi asal Blora misalnya. Ganjar mengatakan saat itu dirinya tengah bersiap-siap untuk istirahat. Karena merasa aduan siswi itu urgen, Ganjar meminta nomor handphone siswi tersebut untuk ditelpon.

"Siswi itu malah membalas, "buat apa bapak minta-minta nomor saya." Akhirnya saya jelaskan dan langsung saya hubungi," kata Ganjar.

Begitu Ganjar menelpon, siswi tersebut ternyata tidak berani menjelaskan dan diberikan pada bapaknya yang ternyata anggota TNI. Merasa bisa berbincang langsung dengan Ganjar, dia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan meminta kompensasi agar anaknya bisa diterima di salah satu SMA di Blora di luar zonasi semestinya. Ganjar pun menjelaskan tidak punya hak memasukkan atau menitipkan siswa pada sistem PPDB ini.

"Saya saja tidak punya kuota jalur khusus. Saya persilakan untuk kembali ke zonasi masing-masing. Kalau tidak, silakan manfaatkan jalur prestasi," katanya.

Kasus itu lain halnya dengan DM dari anak cleaning servis ke akun pribadi medsos Ganjar. Ganjar menjelaskan, anak itu tidak keterima masuk sistem zonasi di SMAN 4 Semarang. Padahal jarak rumahnya tidak lebih dari 1 km.

Dia juga mengaku telah mendaftar di tempat lain namun juga tidak keterima. Terus Ganjar meminta anak tersebut datang ke posko untuk meminta kejelasan. Anak tersebut mengatakan telah ke kantor Dinas Pendidikan tapi tidak bisa menemui Kepala Dinas. Dia bersama bapaknya hanya ditemui petugas posko bernama Jumeri.

"Lho Pak Jumeri itu Kepala Dinas. Begitu saya konfirmasi ke Pak Jumeri, ternyata anak itu telah diterima di SMAN 4 Semarang," katanya.

Sasuk, yang paling membuat Ganjar terkesiap adalah ketika salah satu kawannya tiba-tiba mengirim pesan dan memaksakan anaknya masuk ke SMAN 3 Semarang. Merasa diintervensi, Ganjar pun muntab.

"Lha kok kowe mekso aku. Kalau kamu temanku, mestinya kamu tahu bagiamana sistem ini saya kawal agar berjalan semestinya. Silakan daftarkan anakmu ke zonasi semestinya," katanya.

Di berbagai kesempatan, Ganjar menekankan agar orangtua tidak perlu risau dengan penerapan sistem zonasi ini. Jika ternyata tidak bisa masuk ke sekolah negeri, masih ada sekolah swasta. Salah satu upaya mengakomodasi siswa berprestasi, Ganjar pun telah mengajukan ke Kementerian Pendidikan agar Jawa Tengah memberi kuota 35 persen dari kuota awal yang hanya 5 persen.

"Yang miskin akan kita kasih beasiswa, tapi jangan pura-pura miskin. Sekolah tidak hanya negeri, saya dulu juga pengin masuk SMA negeri tapi tidak bisa. Dan sekarang malah jadi gubernur," katanya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu