SOLO - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta anggota DPRD di seluruh Kabupaten/Kota ikut mengawasi persoalan pungutan liar (pungli). Sebab sampai saat ini, aksi pungli masih marak terjadi di tengah kehidupan masyarakat Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan Ganjar saat memberikan pengarahan kepada anggota DPRD Kabupaten/Kota se Jateng di Hotel Lor In Solo, Rabu (6/11/2019). Puluhan anggota DPRD dari beberapa Kabupaten/Kota hadir dalam orientasi yang digelar bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jateng itu.

"Peran anggota DPRD ini sangat vital sebagi penyambung aspirasi dari masyarakat. Tolong bantu kami dalam pengawasan praktik pungli di daerah, karena ini bikin pusing dan menyusahkan masyarakat," kata Ganjar.

Meski persoalan integritas terus digenjot, praktik pungli lanjut Ganjar masih saja terjadi di Jawa Tengah. Meski hal kecil, namun praktik itu dapat berdampak besar dan menghambat pembangunan.

Salah satunya lanjut dia adalah persoalan investasi. Maraknya pungli dapat menjadi alasan calon investor mengurungkan niat berinvestasi.

"Saya kemarin habis paparan di pameran investasi di Jakarta. Ada calon investor tanya, kalau saya investasi di Jateng ada pungli ndak pak?. Saya bingung jawabnya, kalau saya jawab ada nanti dia tidak jadi investasi, padahal memang masih ada," terangnya.

Bagaimanapun lanjut Ganjar, praktik pungli harus diberantas di Jawa Tengah. Untuk itu, Ganjar meminta anggota dewan turut membantu memberantas praktik pungli itu sebagai salah satu funtsi pengawasan.

"Saya harap anggota DPRD sering terjun ke masyarakat untuk melihat kondisi riil di lapangan. Jangan lupa buka kanal aduan melalui medsos, biar masyarakat lebih mudah dalam melaporkan," tegasnya.

Tak hanya soal pungli, Ganjar juga menitipkan sejumlah persoalan kepada para anggota DPRD Kabupaten/Kota itu. Mulai persoalan angka kematian ibu dan anak, angka gizi buruk, stunting, kemiskinan, infrastruktur dan masalah-masalah aktual lainnya.

"Masyarakat berharap banyak kepada panjenengan, jadi mari kita bekerja atas nama rakyat. Prioritaskan apa yang memang menjadi prioritas dalam penentuan politik anggaran," pungkasnya.