SEMARANG -Menyikapi ledakan pasien Covid-19 di wilayah Jawa - Bali, pemerintah pusat akhirnya "menarik rem" mobilitas warga dengan menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa - Bali. PPKM Darurat berlaku mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli. Kontribusi semua pihak sangat diharapkan untuk menunjang keberhasilan kebijakan ini. Salah satunya dari organisasi istri pegawai negeri, Dharma Wanita Persatuan (DWP) . 

“Sebagai wadah pengabdian istri pegawai negeri, keberadaan DWP saya kira sangat strategis. Saat ini kita semua sedang bergulat dengan apa yang kita lalui, yakni pandemi Covid-19,” tutur Pj Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo saat memberikan sambutan acara Serah Terima Jabatan Plt Ketua Antar Waktu DWP Provinsi Jawa Tengah di Kantor Gubernur, Jumat (02/07/2021). 

Merujuk pada keputusan Presiden untuk menetapkan PPKM Darurat, Plt Ketua DWP Jateng yang baru, Irene Cameline Sinaga Aribowo sebagai pengganti Tuti Herru Setiadhie, diharapkan dapat mendorong keberhasilan kebijakan ini, baik di level organisasi maupun keluarga. 

“Pemerintah sudah betul-betul serius untuk melakukan ini. Dan saya yakin keberpihakan, keberadaan DWP adalah di depan dalam pelaksanaan PPKM darurat saat ini. Di tengah situasi seperti ini, semua yang kita lakukan, tentu demi kebaikan kita bersama,” tandas Prasetyo. 

Prasetyo juga ingin anggota DWP saling mengingatkan untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Terlebih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menginstruksikan seluruh Kabupaten/ Kota untuk memperbanyak sentra vaksinasi guna mempercepat terbentuknya herd immunity.

“Vaksinasi kita dorong. Tolong semua saja bergerak. Memastikan yang belum vaksin segera ke sentra vaksinasi,” pintanya 

Upaya lain yang harus menjadi perhatian dalam memutus rantai penularan Covid-19 adalah disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ketaatan semua pihak, baik  organisasi pemerintah, swasta maupun masyarakat bisa menjadi berkontribusi penting dalam upaya mengakhiri pandemi.