Follow Us :              

Jateng Terbaik Layanan Investasi Nasional 2021, Ganjar: Jangan Puas Diri, Berikan Guide Sampai Investor Merealisasikan Usaha

  24 November 2021  |   10:00:00  |   dibaca : 168 
Kategori :
Bagikan :


Jateng Terbaik Layanan Investasi Nasional 2021, Ganjar: Jangan Puas Diri, Berikan Guide Sampai Investor Merealisasikan Usaha

24 November 2021 | 10:00:00 | dibaca : 168
Kategori :
Bagikan :

Foto : istimewa (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : istimewa (Humas Jateng)

SEMARANG - Reformasi birokrasi yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada jajarannya membuahkan iklim investasi di wilayah ini berlangsung sehat meski di tengah pandemi. Atas capaian itu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menobatkan Jawa Tengah sebagai provinsi terbaik nasional terkait pelayanan investasi tahun 2021. 

Penghargaan diberikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara Rakornas Investasi 2021 di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Rabu (24/11). Selain provinsi, sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah juga mendapatkan penghargaan pelayanan investasi terbaik. Diantaranya Kota Semarang, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sragen. 

"Ikhtiar kawan-kawan melakukan reformasi terhadap layanan kemudahan-kemudahan telah membuahkan hasil. Saya ucapkan terimakasih pada kawan-kawan baik di provinsi maupun kabupaten/kota atas capaian ini. Meski begitu saya tetap ingatkan kita tidak boleh berpuas diri," ujarnya mengingatkan. 

Gubernur mengatakan, masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan yaitu mengupayakan agar investasi terealisasi. 

"Seperti pesan pak Presiden tadi, bagaimana meningkatkan realisasi. Beliau juga pesan, jangan hanya yang besar-besar, tapi investasi kecil, UKM dan lainnya. Saya harap semua mempertahankan ini dan saya ucapkan terimakasih karena ini bagian dari komitmen kawan-kawan," ucap Gubernur mengingatkan. 

Banyak hal dilakukan Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan terbaik di sektor investasi. Jawa Tengah selalu konsisten dalam pelaksanaan online single submission (OSS). Cara birokrasi satu pintu ini selain itu praktis juga dapat mengurangi peluang pungutan liar. pemberantasan pungutan liar (pungli) hingga layanan prima di mall pelayanan publik diberikan. 

"Saya minta kawan-kawan proaktif mengundang investor, membantu mereka dan memastikan tidak ada pungli. Kami juga menjadi guide pada calon investor tidak hanya pada perizinan, tapi sampai mereka melakukan usaha," jelasnya. 

Konsep after sale service (pasca beli) lanjut Ganjar juga dilakukan. Artinya, pelayanan tidak selesai setelah izin dikeluarkan, tapi jika di tengah jalan terjadi masalah, Pemprov Jawa Tengah akan membantu. 

"Seringkali para pengusaha itu mengalami kesulitan di tengah jalan, jadi saya minta kawan-kawan bantu. Tidak hanya selesai saat memberikan izin di awal, tapi meng-guide (bimbing) mereka sampai akhir," pungkasnya. 

Terkait keberhasilan ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ratna Kawuri membuka data, realisasi investasi Jateng sampai triwulan III tahun 2021 sebesar Rp38,19 triliun. Jumlah itu sudah memenuhi 71,3% target capaian investasi Jateng tahun ini sebesar Rp53,53 triliun. 

"Jumlah itu dipastikan bertambah karena minat investasi di Jateng cukup besar. Beberapa waktu lalu kami menggelar Central Java Investment Forum (CJIBF) dan banyak investor yang siap berinvestasi dengan rencana kepeminatan investasi sekitar Rp39 triliun," kata Ratna. 

Selain dari investor besar, Jateng juga memberikan pelayanan prima pada investor kecil termasuk UKM. Sampai dengan September 2021, sudah ada 205.626 unit usaha yang sudah berizin dengan total modal usaha sebesar Rp3,66 triliun, lanjut Ratna. 

Pada sambutannya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku senang dengan inisiatif Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan acara penganugrahan terebut. Presiden menyakini hal itu akan membuat iklim investasi di Indonesia menjadi lebih baik. 

"Saya senang tadi, ada kementerian, lembaga, provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan anugerah untuk investasi, baik realisasi maupun urusan pelayanan perijinan. Investor itu dilayani dengan baik saja belum tentu mau, apalagi yang tidak dilayani. Oleh sebab itu, pola lama yang jadul (kolot) harus ditinggalkan," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sambutannya.


Bagikan :

SEMARANG - Reformasi birokrasi yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada jajarannya membuahkan iklim investasi di wilayah ini berlangsung sehat meski di tengah pandemi. Atas capaian itu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menobatkan Jawa Tengah sebagai provinsi terbaik nasional terkait pelayanan investasi tahun 2021. 

Penghargaan diberikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara Rakornas Investasi 2021 di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Rabu (24/11). Selain provinsi, sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah juga mendapatkan penghargaan pelayanan investasi terbaik. Diantaranya Kota Semarang, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sragen. 

"Ikhtiar kawan-kawan melakukan reformasi terhadap layanan kemudahan-kemudahan telah membuahkan hasil. Saya ucapkan terimakasih pada kawan-kawan baik di provinsi maupun kabupaten/kota atas capaian ini. Meski begitu saya tetap ingatkan kita tidak boleh berpuas diri," ujarnya mengingatkan. 

Gubernur mengatakan, masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan yaitu mengupayakan agar investasi terealisasi. 

"Seperti pesan pak Presiden tadi, bagaimana meningkatkan realisasi. Beliau juga pesan, jangan hanya yang besar-besar, tapi investasi kecil, UKM dan lainnya. Saya harap semua mempertahankan ini dan saya ucapkan terimakasih karena ini bagian dari komitmen kawan-kawan," ucap Gubernur mengingatkan. 

Banyak hal dilakukan Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan terbaik di sektor investasi. Jawa Tengah selalu konsisten dalam pelaksanaan online single submission (OSS). Cara birokrasi satu pintu ini selain itu praktis juga dapat mengurangi peluang pungutan liar. pemberantasan pungutan liar (pungli) hingga layanan prima di mall pelayanan publik diberikan. 

"Saya minta kawan-kawan proaktif mengundang investor, membantu mereka dan memastikan tidak ada pungli. Kami juga menjadi guide pada calon investor tidak hanya pada perizinan, tapi sampai mereka melakukan usaha," jelasnya. 

Konsep after sale service (pasca beli) lanjut Ganjar juga dilakukan. Artinya, pelayanan tidak selesai setelah izin dikeluarkan, tapi jika di tengah jalan terjadi masalah, Pemprov Jawa Tengah akan membantu. 

"Seringkali para pengusaha itu mengalami kesulitan di tengah jalan, jadi saya minta kawan-kawan bantu. Tidak hanya selesai saat memberikan izin di awal, tapi meng-guide (bimbing) mereka sampai akhir," pungkasnya. 

Terkait keberhasilan ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ratna Kawuri membuka data, realisasi investasi Jateng sampai triwulan III tahun 2021 sebesar Rp38,19 triliun. Jumlah itu sudah memenuhi 71,3% target capaian investasi Jateng tahun ini sebesar Rp53,53 triliun. 

"Jumlah itu dipastikan bertambah karena minat investasi di Jateng cukup besar. Beberapa waktu lalu kami menggelar Central Java Investment Forum (CJIBF) dan banyak investor yang siap berinvestasi dengan rencana kepeminatan investasi sekitar Rp39 triliun," kata Ratna. 

Selain dari investor besar, Jateng juga memberikan pelayanan prima pada investor kecil termasuk UKM. Sampai dengan September 2021, sudah ada 205.626 unit usaha yang sudah berizin dengan total modal usaha sebesar Rp3,66 triliun, lanjut Ratna. 

Pada sambutannya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku senang dengan inisiatif Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan acara penganugrahan terebut. Presiden menyakini hal itu akan membuat iklim investasi di Indonesia menjadi lebih baik. 

"Saya senang tadi, ada kementerian, lembaga, provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan anugerah untuk investasi, baik realisasi maupun urusan pelayanan perijinan. Investor itu dilayani dengan baik saja belum tentu mau, apalagi yang tidak dilayani. Oleh sebab itu, pola lama yang jadul (kolot) harus ditinggalkan," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sambutannya.


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu