PATI — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyatakan, belum menetapkan status darurat bencana. Sebab, hingga saat ini penanganan di lapangan masih dapat dilakukan secara cepat dan terkendali.

“Belum ada penetapan darurat bencana, tetapi kita tetap harus siap apabila terjadi perkembangan yang lebih berat,” ucapnya saat meninjau banjir di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati pada Selasa, 13 Januari 2026. 

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, OPD, serta TNI dan Polri masih berjalan efektif. Akan tetapi, Gubernur mengakui kondisi bencana di wilayah lain, khususnya Kabupaten Jepara, membutuhkan perhatian khusus. Longsor di Jepara terjadi di banyak titik, termasuk di Desa Tempur yang sempat terisolasi akibat akses jalan terputus. 

“Seluruh kabupaten/kota sebenarnya sudah menyiapkan sarana dan prasarana, baik itu bupati, OPD, maupun bersama TNI dan Polri,” katanya.

Terkait rekayasa cuaca, upaya tersebut masih perlu dikoordinasikan terlebih dulu dengan pemerintah pusat. 

“Rekayasa cuaca kita harus lapor ke pusat, ke BNPB,” ucap Gubernur.

Dalam peninjauan di Kecamatan Gabus, Gubernur didampingi oleh Bupati Pati, Sudewo; Wakil Bupati, Ardhi Chandra; jajaran organisasi perangkat daerah (OPD); serta unsur TNI dan Polri.

Banjir di Kabupaten Pati, melanda 59 desa di 15 kecamatan. Bencana ini mengakibatkan 1 rumah rusak berat dan 5 rumah rusak sedang. Selain itu, 15 titik talud dan akses jalan mengalami kerusakan, serta 1 fasilitas umum berupa musala terdampak. Sebanyak 15 KK atau 46 jiwa sempat mengungsi di Balai Desa Doropayung.

Sementara itu, bencana longsor terjadi di 10 desa pada 3 kecamatan dengan total sekitar 121 titik longsor. Hal ini berdampak pada 20 rumah, sekitar 80 KK atau 264 jiwa, dan menyebabkan 1 orang meninggal dunia.

Pada kesempatan itu, Gubernur memastikan distribusi bantuan serta penanganan bencana di Pati berjalan tanpa hambatan.

“Kita memastikan masyarakat tetap tertangani dengan baik. Beberapa kebutuhan pokok kita salurkan. Jangan sampai masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas, terutama anak-anak sekolah, serta (memastikan) pemenuhan kebutuhan bahan pokok,” katanya.

Ia menyebut, bantuan yang disalurkan, meliputi kebutuhan pokok, layanan kesehatan, bahan baku, hingga obat-obatan. Bantuan ini disinergikan dengan Baznas, PMI, dan pemerintah kabupaten agar penanganan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan merata.