SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berencana memunculkan legal drafter atau perancang perundang-undangan terbaik dari Jawa Tengah. Agar hal ini terwujud, Gubernur melakukan MoU dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menggelar pelatihan bagi calon-calon perancang perundang-undangan. 

MoU dilakukan di Balai Diklat Hukum dan HAM Kedungpane Kota Semarang, Senin (29/11). Hadir dalam acara itu Kepala Badan Pengembangan SDM Kemenkumham, Staf Ahli Menteri dan jajaran pejabat terkait. 

"Sebenarnya ini tindak-lanjut pada saat dulu Pak Menteri meresmikan gedung ini. Waktu itu kita melihat potensinya bagus banget. Areanya luas gedungnya bagus. Saat itu kita punya pikiran, musti ada kerjasama. Maka kita hadirkan dari Badan Diklat dan Biro Hukum untuk kita membuat pelatihan legal drafting," ujarnya. 

Gubernur menyebutkan, jumlah legal drafter di Indonesia masih sangat sedikit, hanya 62 orang. Untuk itu, diperlukan pelatihan-pelatihan agar muncul legal drafter baru. 

"Maka kita kerja sama untuk membuat pelatihan bersama. Saya bayangkan Jawa Tengah saja, ada 35 kabupaten/kota ditambah provinsi jadinya 36. Itu kalau kita siapkan legal drafter yang bagus, maka ini akan membuat produk hukum yang lebih baik," ucapnya. 

Selain itu, lanjutnya, kerja sama itu bisa digunakan untuk menyiapkan desain-desain sosialisasi regulasi. Diharapkan jika terjadi peristiwa terkait hukum, daerah bisa menangani dengan baik. 

"Misalnya tadi ada FGD (Forum Discussion Group) yang bagus karena merespon putusan MK terhadap UU Cipta Kerja, daerah mesti apa, regulasinya bagaimana, turunan-turunannya seperti apa pada tingkat regulasi itu dan bagaimana harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di atasnya seperti apa." 

Keberadaan legal drafter yang mumpuni, diyakini akan mampu membuat perundangan yang baik dan menyeluruh. 

"Sehingga mulai membuat naskah akademis, teknik perancangan sampai menyiapkan turunan aturan-aturan itu, semua paham dan semua bisa," pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jawa Tengah, A Yuspahruddin menjelaskan bahwa kerja sama yang dilakukan ini adalah bentuk pelaksanaan arahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk mengembangkan sinergi dengan semua pihak. 

"Penandatangan Nota Kesepakatan ini juga merupakan pelaksanaan arahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang menginginkan jajaran Kementerian Hukum dan HAM terus membangun sinergitas dan kolaborasi dengan semua pihak, terutama dengan Pemerintah Daerah," katanya. 

Selain itu dikatakan juga bahwa MoU ini merupakan momentum luar biasa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Tengah. Diharapkan dengan pelatihan yang diberikan para pegawai akan memiliki kemampuan yang memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan sehingga dapat memberi konstribusi optimal.