SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan promosi jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Tengah sebagai hal wajar. Pada sisi lain ditegaskan, jika kinerjanya tidak maksimal, Aparatur Sipil Negara yang penjabat harus siap didemosi (penurunan jabatan). 

Hal itu disampaikan usai melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (14/1). 

"Prosesnya (promosi jabatan) ini biasa saja sebenarnya. Tadi kita sampaikan kepada mereka dan pada saat kami wawancara, kalau Anda tidak perform (mumpuni) Anda tidak saya mutasi (pindah), (tetapi) demosi," tegas Gubernur. 

Ada 13 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik pada pagi ini. Tiga orang merupakan nama baru dari hasil promosi jabatan terbuka dan berasal dari daerah. Mereka adalah Supriyanto yang menjabat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan dari Kabupaten Pati, Bergas Catursasi dari Kabupaten Kudus sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Uswatun Hasanah dari Wonogiri menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). 

"Pesan saya kepada mereka, umpama yang pertanian lama kosong saya bilang gunakan segala cara pengetahuan kekuatan kewenangan otoritas semuanya, turunkan harga. Minyak, bawang, telur, daging dan kolaborasi di bawah asisten ekonomi dengan cara apa saja," ujar Gubernur memberi arahan. 

Kepala BPBD juga diberi arahan. Gubernur memerintahkan agar dalam masa siaga ini BPBD memperkuat kesiapan pasukan serta memastikan seluruh alat dengan baik. Selain itu Kepala BPBD juga diminta agar bisa berkolaborasi dengan OPD yang membidangi infrastruktur. 

"Kita masih siaga terus sampai di bulan Februari. Saya minta semuanya untuk standby terus dan koordinasi dengan kelompok infrastruktur sehingga rakyat terlayani dengan baik," ujarnya. 

Secara khusus, Gubernur berpesan untuk Kepala Disdikbud Uswatun Hasanah agar terus meningkatkan integritas dalam satuan pendidikan Jawa Tengah. 

"Saya masih mendengar pungli, njelehi (menyebalkan). SPP sudah kita gratiskan (untuk) SMA SMK SLB, tapi masih ada yang mungut, kasih peringatan," ungkapnya. 

Selain itu, Ganjar juga menerima laporan adanya guru yang menyebarkan hoaks terkait pemerintahan pada muridnya. Selain itu, Ganjar juga menyoroti masalah penahanan ijasah. 

"Masih banyak orang harus nebus ijasah. Kalau ada yang terjadi di (sekolah) negeri dan itu ditahan lama, klarifikasi. Kalau banyak alasan kepala sekolahnya, dicopot," ujar Ganjar. 

Ganjar berharap pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik dapat tancap gas dan bekerja menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang masih ada. 

"Jadi PR-PR sebenarnya banyak, tapi ya mudah-mudahan mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan saya sampaikan kita harus selalu kenceng," tandasnya. 

Ditemui usai pelantikan, Kepala Disdikbud Provinsi Jawa Tengah menegaskan dirinya siap melakukan mandat yang diberikan. Ia mengaku Sejumlah pekerjaan rumah juga akan disikapinya dengan cepat dan tegas. 

"Apa yang disampaikan pak Ganjar, memang butuh gerakan yang cepat dan dibutuhkan sikap yang tegas untuk mengantispasi tiga hal tersebut, adanya penyimpangan hal-hal yang tidak seharusnya atau tidak on the track (menyimpang)," ujarnya. Guna melaksanakan mandat itu, ia bahkan tidak akan segan mencopot oknum yang melakukan pungli. 

Selain tiga nama baru tersebut, Gubernur juga melantik sepuluh pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya. Yakni Yulianto Prabowo yang sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Suko Mardiono menjabat Asisten Administrasi Setda Prov Jateng dan Budi Santoso dilantik sebagai Kepala Satpol PP. 

Terdapat juga nama Arif Sambodo dilantik sebagai Kadisperindag, Ema Rachmawati sebagai Kadinkop UMKM, Dyah Lukisari sebagai Kadis  Pangan, Agus Waryanto sebagai Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Edy Supriyanta sebagai Kadis Kearsipan dan Perpustakaan. 

Selain itu dilaksanakan juga pelantikan dua kepala rumah sakit, yaitu Heri Dwi Purnomo sebagai Wakil Direktur RSUD dr Moewardi Solo serta dr Tri Kuncoro sebagai Direktur RSJD Surakarta. 

Selain melaksanakan pelantikan, saat itu Gubernur juga mengingatkan pada para pemerintah daerah agar selalu menginput data vaksinasi ke aplikasi smile setelah melakukam vaksinasi. Hal ini menurutnya penting, selain untuk mengetahui jumlah dan masa kadaluarsa vaksin yang masih tersisa. 

Ganjar mengatakan, stok vaksin di daerah banyak yang kedaluwarsa pada Kamis (13/1) kemarin. Namun setelah diklarifikasi, jumlahnya berkurang banyak karena sebenarnya sudah disuntikkan. 

Stok vaksin yang telah kedaluwarsa kemarin sudah dikumpulkan. Hingga 13 Januari kemarin, menurut Gubernur sebanyak 4.350 di delapan daerah yang kedaluwarsa. Terbanyak adalah Pemalang 2.270 dosis dan Purworejo 1.290 dosis. 

Gubernur mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terkait kelayakan vaksin tersebut untuk digunakan. Hingga saat ini di Jawa Tengah baru Kota Semarang yang sudah melaksanakan vaksinasi booster dengan sasaran pokok lansia dan komorbid.